Andi Arief: Demokrat Tentukan Sikap Setelah 40 Hari Ani Yudhoyono

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 30 Juni 2019 13:20 WIB

Andi Arief. Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief menyebut partainya akan menyatakan sikap terkait arah koalisi setelah situasi duka 40 hari atas wafatnya istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono. Mantan ibu negara itu wafat pada 1 Juni 2019 lalu.

Baca juga: Andi Arief Sebut Agus Maksum dan BPN Prabowo Menipu Rakyat

"Partai Demokrat disiplin, mengakhiri koalisi nominasi capres/cawapres dengan baik-baik, mengakui kemenangan Pak Jokowi-Ma'ruf, tidak melakukan deal tertutup di Bali atau di luar negeri, sambil menyatakan sikap nantinya setelah situasi duka 40 hari atas wafatnya Ibu Ani," ujar Andi Arief lewat akun twitter-nya, Ahad, 30 Juni 2019.

Berdasarkan hasil pemilu 2019, kekuatan parlemen yang mendukung pemenang Pilpres sudah mayoritas. Dalam sistem presidensial, ujar Andi, tinggal penilaian Presiden terpilih apakah memilih the winner take all ataukah menempuh unity government sebagai jawaban atas situasi politik dalam masyarakat

"Menurut saya tidak ada oposisi, yang ada potensi menjadi minoritas di parlemen karena dua hal: Pertama, tidak diajak bergabung. Kedua, diajak bergabung tapi menolak. Itulah kenyataan saat ini yg berbeda dengan 2014 dimana Jokowi-JK harus menarik Golkar dan PPP/PAN untuk mayoritas," ujar Andi Arief.

Advertising
Advertising

Andi Arief menilai, menjadi oposisi di parlemen tidak selalu menjadi pilihan keren dan dianggap merepresentasikan aspirasi masyarakat. Dalam banyak pelajaran, ujar dia, justru minoritas dalam parlemen masuk kategori kekuatan terkucil.

Baca juga: Isu Jadi Makelar Ketua Umum Demokrat, Max: Andi Arief Berkhayal

Pascaputusan Mahkamah Konstitusi ihwal sengketa pemilihan presiden 2019, partai-partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki keleluasaan untuk menentukan sikap dan posisi. Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat, kini bebas memilih apakah akan tetap berada di luar pemerintahan atau merapat ke koalisi pemerintah.

Sampai saat ini, baru PKS yang memberi sinyal akan bertahan sebagai oposisi pemerintah. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, selama ini PKS terus istiqomah membela rakyat. Ia menilai baik di dalam atau pun di luar pemerintahan, kebaikan yang didapat akan sama saja.

"Saatnya kita merapikan barisan untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah," kata Mardani.

Berita terkait

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

12 jam lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

16 jam lalu

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

18 jam lalu

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

Demokrat tidak mempermasalahkan majunya kembali Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

18 jam lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

22 jam lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

1 hari lalu

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 hari lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

1 hari lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya