Singgung PA 212, JK: Halal Bihalal di Tempat Layak, Bukan di MK

Selasa, 25 Juni 2019 17:22 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi pernyataan terkait situasi keamanan pascarekapitulasi hasil pemilihan umum 2019 di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 22 Mei 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghimbau agar masyarakat tak perlu turun ke jalan saat pembacaan putusan keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 27 Juni 2019. Imbauan ini terkait dengan adanya rencana aksi demonstrasi dan halal bihalal, yang dilakukan oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212, saat hari pengumuman nanti.

Baca: Ingin Batam Saingi Singapura, JK Panggil Bos Pelindo II

"Kalau mau halal bihalal tentu di tempat yang pantas lah, bukan di depan MK. Masa halal bihalal di depan MK, kan itu enggak pantas," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 25 Juni 2019.

JK menegaskan tidak ada istilahnya acara halal bihalal yang dibarengi dengan aksi demonstrasi. Ia menilai hal tersebut melanggar etika dan mencederai namanya halal bihalal. "Namanya halal bihalal kan spirit keagamaan kan," kata Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.

JK mengapresiasi langkah calon presiden Prabowo Subianto yang telah meminta massa pendukungnya untuk tidak turun ke lapangan sejak awal persidangan MK berjalan. Namun fakta di lapangan menunjukan tetap ada segelintir massa yang datang dan berunjuk rasa di jalanan Medan Merdeka Barat.

Advertising
Advertising

Meski begitu, JK yakin di hari pembacaan putusan nanti, massa yang hadir akan lebih sedikit. Pasalnya gerakan unjuk rasa ini terus berjalan sejak hari pertama sidang. Ia menduga massa akan kelelahan. "Tapi saya yakin juga besok lusa ini akan aman-aman saja. Lagian sudah capek semua," kata JK.

Aksi unjuk rasa besar sempat terjadi usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, yang memenangkan pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Aksi yang dilakukan di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu itu, berakhir dengan kerusuhan yang menelan korban hingga sembilan orang.

Baca: Wapres JK dan Pejabat Lain Melayat Putra Ketua MA Hatta Ali

Aksi demonstrasi dan halal bihalal sendiri direncanakan akan digelar saat pembacaan hasil putusan MK, hari Kamis, 27 Juni 2019. Aksi ini diinisasi oleh Alumni 212, yang sebelumnya juga ikut dalam aksi demonstrasi di depan Gedung Bawaslu.

Berita terkait

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

9 jam lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

23 jam lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

1 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

2 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Kenakan Jubah Warna Hitam dan Merah, Apa Artinya?

2 hari lalu

Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Kenakan Jubah Warna Hitam dan Merah, Apa Artinya?

Jubah berwarna hitam dan merah yang dikenakan hakim MK bukan hanya sekadar pakaian resmi, tetapi juga simbol yang mengandung filosofi.

Baca Selengkapnya

Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

2 hari lalu

Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

Perludem menyatakan bahwa MK masih menjadi 'mahkamah kalkulator' karena putusan sengketa pilpres masih berlandaskan selisih hasil suara.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Tegaskan Pertama dalam Sejarah Sidang Sengketa Pilpres Ada Dissenting Opinion, Apa Artinya?

3 hari lalu

Mahfud Md Tegaskan Pertama dalam Sejarah Sidang Sengketa Pilpres Ada Dissenting Opinion, Apa Artinya?

Mantan Ketua MK yang jga cawapres 03 Mahfud Md menyatakan untuk pertama kalinya dalam putusan PHPU atau sengketa pilpres ada dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.

Baca Selengkapnya