Saat Ketua MK Protes Tak Disebut Alumni UGM oleh Ahli Jokowi

Sabtu, 22 Juni 2019 07:22 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (kanan) berdiskusi dengan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Aswanto saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi kemarin berlangsung penuh canda. Terjadi guyonan antar hakim, pemohon, dan saksi ahli pihak terkait, ihwal status mereka sebagai sesama alumni Universitas Gadjah Mada (Alumni UGM).

Baca: 4 Momen Marsudi Wahyu Kisworo Bikin Gergeran Ruang Sidang MK

Awalnya pancingan datang dari Hakim MK, Saldi Isra. Dia menyebut perdebatan antara ahli-ahli hukum dalam sidang MK seperti panggung bagi para alumni UGM. Musababnya, sepengamatan Saldi setidaknya ada enam nama lulusan UGM dalam ruang sidang. Yakni kuasa hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uni Lutfhi Yazid Iwan Satriawan, dan Denny Indrayana, serta saksi ahli Tim Hukum Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Heru Widodo, dan Eddy Hiariej. Serta hakim MK Enny Nurbaningsih.

“Dari lima orang yang berdebat tadi itu induknya semua yang mengajari orang ini nakal Luthfi Yazid, tapi ada profesor Enny itu yang keenam,” kata Saldi. “Jadi ini pertarungan para alumni UGM. Saya khawatir di dalam ini saja mereka bertengkar tapi di luarnya akur-akur lagi. Jadi agak repot kalo begitu sebetulnya.”

Selepas Saldi berbicara, giliran Eddy Hiariej membalas. "Beliau bilang ini panggung alumni UGM, padahal beliau juga alumni. Jadi ada tujuh alumni UGM di ruangan ini," ujar saksi ahli tim hukum Jokowi tersebut.

Advertising
Advertising

Di penghujung persidangan, Ketua MK Anwar Usman tiba-tiba menyampaikan protes karena tak disebut sebagai alumni UGM oleh Eddy Hiariej. "Sebentar, saya mau protes dulu ke Prof Eddy. Saya dan Wakil merasa sedih. Saya sama Yang Mulia Pak Wakil nggak diakui. Gimana ceritanya," kata Anwar Usman dengan wajah sedih sebelum menutup persidangan.

Anwar Usman ternyata juga memperoleh gelar doktor dari universitas tersebut. Ada pula Wakil Ketua MK Aswanto, yang juga lulusan S2 UGM. "Kami kan juga alumni. Waduh, sedih saya. Prof Saldi juga alumni, tapi sudah dihitung tadi. Belum termasuk saya sama Pak Wakil. Prof Eddy lupa tadi," kata Anwar Usman sambil bercanda.

Baca: Berkenalan dengan Marsudi Wahyu Kisworo, Saksi KPU di Sidang MK

Seisi ruangan pun tertawa di akhir sidang, tawa pecah. Eddy pun tampak tertawa sambil mengatupkan kedua tangannya menyimbolkan minta maaf.

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

11 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

16 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

16 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

19 jam lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

21 jam lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

22 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

1 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya