TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menilai penangguhan penahanan eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (purnawirawan) Soenarko, adalah hal yang wajar. Penangguhan ini diberikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan dilaksanakan mulai hari ini.

"Panglima TNI kan pembina bagi para purnawirawan, jadi dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri Panglima melakukan itu," kata Moeldoko, saat ditemui di Gedung Krida Bakti, Komplek Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Juni 2019. Ia mengapresiasi langkah Panglima memberikan jaminan penangguhan penahanan itu.

Baca juga: Panglima TNI Ajukan Penangguhan Penahanan Soenarko

Moeldoko mengatakan meski saat ini berstatus tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, namun Soenarko tetap seorang purnawirawan TNI. "Pertimbangan-pertimbangan Panglima, pasti sudah dipertimbangkan masak-masak," kata Moeldoko.

Selain Hadi, penjamin penangguhan penahanan Soenarko adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan alasan Luhut bersedia menjamin penangguhan penahanan adalah karena Soenarko tokoh senior di TNI.

Baca juga: Kuasa Hukum Soenarko Bantah Panglima TNI Jadi Penjamin Kliennya

Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal. Sejak Mei 2019, ia ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan. Soenarko menjadi tersangka dengan tuduhan kepemilikan senjata api ilegal jenis M4.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan senjata itu berasal dari Aceh. Senjata itu diperkirakan ada kaitannya dengan kerusuhan 22 Mei 2019.