Panglima TNI Ajukan Penangguhan Penahanan Soenarko

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan sambutan pada acara halal bihalal di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur,  Rabu, 19 Juni 2019. ANTARA

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan sambutan pada acara halal bihalal di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 19 Juni 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengajukan penangguhan penahanan terhadap mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko.  Ia saat ini ditahan karena menjadi tersangka kepemilikan senjata api ilegal.

    Baca juga:  Kapolri Bandingkan Kasus Makar Kivlan Zen dengan Soenarko

    "Saya tadi baru saja telepon ke Denpom TNI Mayor Jenderal Dedi untuk koordinasi dengan Kababinkum TNI untuk sampaikan ke penyidik Pak Soenarko untuk supaya penangguhan penahanan," katanya saat menghadiri acara pertemuan dengan ulama di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2019.

    Ia berharap pengajuan itu bisa segera direalisasikan sehingga penangguhan bagi Soenarko bisa secepatnya dilakukan. "Mudah-mudahan segera dilaksanakan," kata Hadi Tjahjanto.

    Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019 dan ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan.

    Soenarko menjadi tersangka dengan tuduhan kepemilikan senjata ilegal jenis M4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan senjata itu berasal dari Aceh. Pemerintah menduga senjata itu ada kaitannya dengan rencana aksi 22 Mei 2019.

    Dalam Majalah Tempo edisi 26 Mei 2019, pengiriman senjata Soenarko dari Aceh terbongkar pada 15 Mei. Namun, baru lima hari kemudian tim gabungan Kepolisian Besar Republik Indonesia dan polisi militer memeriksa Soenarko. Pada Senin malam, 20 Mei, Soenarko awalnya dipanggil sebagai saksi kasus makar dan kepemilikan senjata untuk dua orang lainnya, ZN dan BP, di markas Pusat Polisi Militer TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

    Baca juga: Usut Purnawirawan TNI, Kapolri: Membuat Tidak Nyaman, tapi...

    Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian belakangan menyebut kasus Soenarko tak seberat kasus Kivlan Zen. Menurut Tito, dalam kasus tersebut, senjata yang dimaksud adalah milik Soenarko semasa bertugas di Aceh, lalu dibawa ke Jakarta. Tito menyebut belum ada rencana senjata itu akan digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu. “Seperti dalam kasus Bapak Kivlan Zen. Jadi gradenya beda, sehingga saya kira masih terbuka ruang komunikasi untuk masalah Bapak Soenarko ini,” ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.