INFO NASIONAL – Ke depan, seluruh urusan birokrasi warga Jawa Barat akan dilayani secara digital sehingga lebih transparan. Dengan begitu, potensi korupsi di lingkungan birokrasi dapat diminimalisasi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi terkait implementasi integrasi pajak pusat dan daerah di Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Selasa, 18 Juni 2019.

Emil, sapaan Gubernur, menjelaskan ada tiga manfaat teknologi digital di ranah birokrasi. Pertama, fungsi kontrol, seperti e-budgeting. Kedua, sebagai alat observasi, pendukung dalam pengambilan keputusan. Ketiga, menjamin terjadinya koneksi antara pemerintah dan warga. "Sehingga demokrasi partisipatif melalui komunikasi digital dapat berlangsung, " ujar dia.

Teknologi, lanjut Emil, memungkinkan database diakses dengan cepat dan mudah sehingga dapat mencegah korupsi. Maka digitaliasi harus bisa menyentuh semua lini. "Kami berikan hal yang paling mahal dari kami, yaitu political will. Saya sangat komit melakukan reformasi," katanya.

Upaya pencegahan korupsi sendiri, merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. "Perpres yang diterbitkan Presiden RI Joko Widodo menjadi amunisi baru upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Emil. (*)