TEMPO.CO, Jakarta - Pembicaraan mengenai pengisi kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo pada periode mendatang terus berlangsung. Partai Persatuan Pembangunan yang juga mengusung Jokowi, mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai jatah kursi menteri kepada Presiden.

"Prinsipnya PPP akan berusaha mencari kader yang paling pas untuk posisi yang diberikan, bukan karena dia posisinya tinggi di partai," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani saat dihubungi Tempo, Jumat, 7 Juni 2019.

Arsul mengatakan beberapa nama kader memang tengah dibicarakan untuk diajukan menjadi kandidat. Yang sudah mereka bahas, menurut dia, antara lain Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan dirinya sendiri. Namun ia menegaskan tinggi-rendah jabatan tidak akan mempengaruhi pilihan partai.

Baca: Gerindra Klaim Tak Incar Kursi Menteri dan Pimpinan MPR

"Secara internal kami memang menyiapkan pengurus dan kader sebagai menteri, namun siapa yang akan kami ajukan tergantung dari pos yang akan Pak Jokowi berikan kepada PPP," kata dia.

Pada Kabinet Kerja Jokowi sejak menjabat pada 2014, PPP hanya mendapat satu kursi, yakni Menteri Agama yang diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin. Posisi Lukman tak tergantikan meski Jokowi tercatat beberapa kali melakukan kocok ulang kabinetnya.

Menjelang akhir pemerintahan Jokowi, Lukman malah terseret kasus korupsi di kementeriannya. Kasus tersebut menyebabkan Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum PPP saat itu, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Demokrat Kian Intim dengan Istana, Pengamat: Peluang Koalisi 2024

Jokowi yang menggandeng Ketua Umum Majelis Ulama you, Ma'ruf Amin, sebagai wakilnya telah diumumkan sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Meski demikian penetakan keduanya sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih mesti menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang tidak puas dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum tengah mengajukan gugatan ke MK.