Sejumlah petinggi partai berharap Jokowi mempertimbangkan kembali rencana berkoalisi dengan Demokrat dan PAN. Anggota Dewan Syura PKB, Maman Imanulhaq, dan Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq meminta Jokowi menghormati koalisi yang sejak awal mendukungnya dan tak mengistimewakan partai di luar koalisi.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, lebih baik PAN dan Demokrat tetap berada di barisan pendukung Prabowo. “Supaya suara oposisi di parlemen tidak terlalu njomplang dari partai pendukung pemerintah,” kata Arsul seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 13-19 Mei 2019.

Partai penyokong utama Jokowi, PDIP mengatakan masih ada hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk menerima partai lain bergabung di koalisi. "Ada hal tertentu yang harus kita pertimbangkan bagaimana nantinya," ujar Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya membuka pintu lebar kepada Demokrat dan PAN untuk bergabung. "Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan. Soal keinginan bergabungnya partai (koalisi baru) tentu harus dibahas bersama dengan anggota koalisi lainnya," ujar Ace kepada Tempo pada 2 Mei lalu.

Sekretaris Jenderal PKPI Berry Surya Hendrawan mengatakan, partainya siap menerima apapun keputusan Jokowi musababnya, sejak awal PKPI sudah mendukung tanpa syarat. "Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi, toh membangun bangsa ini memang baiknya bersama-sama," ujar Verry kepada Tempo pada 3 Mei lalu.

Isu merapatnya Demokrat ke kubu pemerintahan muncul setelah Komandan Komanda Tugas Bersama atau Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Jokowi di Istana Merdeka pada 2 Mei lalu.

Baca juga: Demokrat Sudah Mulai Bahas Opsi Arah Koalisi Pascapilpres

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan membeberkan, Agus menawarkan 14 program Demokrat saat bertemu Jokowi. Namun, ia memastikan sampai saat ini masih berada dalam Koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sampai tahapan pemilu selesai, sambil juga membangun komunikasi dengan koalisi pemerintahan.

<!--more-->

Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin dinyatakan memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Baca: Melihat Langkah Kubu Jokowi Dekati PAN - Demokrat Setelah Pemilu

Sebaliknya, jika Prabowo - Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan. "Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2019.

Serupa dengan Demokrat, PAN juga memberi sinyal kemungkinan merapat dengan koalisi pemerintahan pasca pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi pada 24 April lalu. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyebut, kontrak politik partainya untuk mendukung Prabowo-Sandi dalam koalisi Adil Makmur, hanya sampai pemilihan presiden 2019. Setelah itu, PAN memiliki kedaulatan menentukan arah koalisi.

"Komitmen kami sampai Pilpres 2019. Setelah itu kami punya otoritas menentukan langkah apa yang terbaik bagi kami lima tahun ke depan. Apakah di luar atau di dalam pemerintahan," ujar Bara Hasibuan saat ditemui di kantor PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, 4 Mei 2019.

Baca juga: Demokrat Merasa Berhak Bertemu Jokowi Tanpa Koordinasi dengan BPN

Bara juga terang-terangan menyebut opsi untuk bergabung ke pemerintahan atau kubu Joko Widodo atau Jokowi, pasca pencoblosan pemilihan presiden 2019, merupakan salah satu pilihan rasional bagi PAN saat ini. "Itu salah satu pilihan (bergabung ke Jokowi). Nanti kami bicarakan. Ini pilihan yang tentu bisa kami pertimbangkan," ujar Bara.