Pengamat: Demokrat Menunggu Pinangan Koalisi Jokowi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengawali kampanye terbuka di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur, Ahad, 24 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengawali kampanye terbuka di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur, Ahad, 24 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik asal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan Partai Demokrat akan sulit menawarkan diri untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja pengusung Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin. Untuk itu, kata dia, Demokrat hanya akan menunggu pinangan kubu Jokowi.

    Baca: Demokrat Sudah Mulai Bahas Opsi Arah Koalisi Pascapilpres

    “Berkoalisi dengan Jokowi, dengan catatan Demokrat dilamar untuk menjadi bagian koalisi Jokowi. Tak mungkin Demokrat menawarkan diri bergabung mengingat gengsi Demokrat cukup kuat,” ujar Adi saat dihubungi, Ahad 12 Mei 2019.

    Kalau pun Demokrat akhirnya menawarkan diri, menurut Adi, keputusan tersebut takkan jadi langkah yang mudah. Karena, selain soal gengsi, Demokrat juga harus menghadapi kemungkinan penolakan dari partai-partai koalisi lain, yang sudah gemuk. Selain itu ada pula kendala psikologis, hubungan tak mesra antara Ketua Umum partai mereka Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Ia menilai, bagi koalisi Jokowi, bergabungnya Demokrat tidak terlalu menguntungkan. Pasalnya, komposisi Koalisi Indonesia Kerja sudah dominan di parlemen dengan angka di atas 60 persen. Sedangkan sisanya 40 persen diisi oleh oposisi.

    “Komposisi ini ideal untuk menjaga keseimbangan demokrasi yang sehat yang mensyaratkan oposisi yang juga kuat,” tutur Adi.

    Menurut Adi, selain tetap di koalisi oposisi, atau bergabung bersama pemerintah, Demokrat tak punya pilihan lain. Jika memilih untuk menjadi partai penyeimbang seperti pilpres 2014, ia menilai itu takkan menguntungkan.

    “Kalau Demokrat terus-menerus memilih di tengah, bukan hanya soal kesulitan mendapat positioning yang bagus. Tapi cukup potensial kesulitan mencari teman koalisi menuju 2024,” ucap dia.

    Elite-elite Demokrat diketahui telah melakukan pembahasan soal opsi-opsi langkah yang akan mereka ambil menyambut pengumuman hasil pemilihan presiden 2019, 22 Mei nanti. "Kami mulai dari sekarang sudah membahas opsi-opsi yang akan kami tempuh ketika Prabowo menang atau ketika Jokowi menang, apa yang akan kami lakukan," kata Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Tempo, Sabtu, 11 Mei 2019.

    Baca juga: Demokrat Anggap Arief Poyuono Tak Punya Kapasitas Bicara Koalisi

    Menurut Ferdinand, opsi yang dipersiapkan menyangkut kemungkinan siapa pun yang menang, baik calon presiden 01 Joko Widodo maupun calon presiden 02 Prabowo Subianto.

    FIKRI ARIGI | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.