Demokrat Sudah Mulai Bahas Opsi Arah Koalisi Pascapilpres

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua BPN Prabowo-Sandi Djoko Santoso (kiri) disambut oleh Ketua Umum Partai Demokrat SBY (tengah), Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan), dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kanan) saat berkunjung di Kediaman SBY di, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Calon Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua BPN Prabowo-Sandi Djoko Santoso (kiri) disambut oleh Ketua Umum Partai Demokrat SBY (tengah), Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan), dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kanan) saat berkunjung di Kediaman SBY di, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya sudah mulai membahas opsi-opsi yang akan diambil setelah pengumuman hasil pemilihan presiden 2019. Menurut Ferdinand, opsi yang dipersiapkan menyangkut kemungkinan siapa pun yang menang, baik calon presiden 01 Joko Widodo maupun calon presiden 02 Prabowo Subianto.

    Baca: Demokrat Anggap Arief Poyuono Tak Punya Kapasitas Bicara Koalisi

    "Kami mulai dari sekarang sudah membahas opsi-opsi yang akan kami tempuh ketika Prabowo menang atau ketika Jokowi menang, apa yang akan kami lakukan," kata Ferdinand kepada Tempo, Sabtu, 11 Mei 2019.

    Sejumlah pihak menilai Partai Demokrat bakal merapat ke koalisi Jokowi pascapencoblosan pemilihan presiden 2019. Di sisi lain, kubu Jokowi juga tak menampik berupaya merangkul Demokrat untuk bergabung. Salah satu caranya ialah penjajakan komunikasi dengan mengundang Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

    Menanggapi pelbagai asumsi pindah koalisi ini, sejumlah petinggi dan politikus Demokrat berulang kali menyatakan masih berada di barisan pengusung Prabowo-Sandiaga hingga pilpres rampung. Ferdinand pun mengatakan Demokrat solid dan komunikasi di level para sekretaris jenderal partai koalisi masih terjalin baik.

    Kendati begitu, Ferdinand berujar Demokrat adalah partai yang berpengalaman, bukan partai yang mendadak dalam mengambil sikap. Maka dari itu setiap langkah yang akan diambil dibahas jauh-jauh hari. "Karena kami tidak mau jadi partai kagetan, mendadak tiba-tiba mengambil sikap ketika peristiwanya terjadi, tidak demikian. Kami ini kan bukan partai baru lahir," kata Ferdinand.

    Ferdinand pun berujar pembahasan itu sudah dilakukan di level elite partai yang akan mengambil keputusan. Namun, dia enggan membocorkan opsi-opsi apa saja yang dibahas. "Tunggu tanggal mainnya," ujar Ferdinand.

    Dia mengimbuhkan, koalisi dengan Prabowo-Sandiaga akan berakhir jika pasangan ini kalah di pilpres 2019. Namun seumpama menang pun, kata dia, Demokrat tetap akan melakukan evaluasi. "Apa pun nanti pengumumannya Partai Demokrat tetap akan mengevaluasi posisinya di koalisi ini," ujarnya.

    Baca: Sekjen Gerindra dan Demokrat Bertemu, Tegaskan Masih Satu Koalisi

    Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan sikap politik partai menjadi kewenangan ketua umum dan majelis tinggi. Pada prinsipnya, kata dia, Demokrat siap bekerja sama dengan pihak mana pun untuk menyukseskan 14 program prioritas Demokrat yang digaungkan selama pemilihan umum kemarin. "Karena pasca-seluruh tahapan pilpres ini semua partai termasuk yang ada di pihak 01 akan menjadi bebas kembali," kata Jansen kepada Tempo, Sabtu, 11 Mei 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.