Multaqo Ulama Serukan Damai Pasca Pemilu dan Sambut Ramadan

Sabtu, 4 Mei 2019 01:14 WIB

Ulama sepuh KH Maimoen Zubair berbicara dalam acara Multaqo Ulama, Habaib, dan Cendekiawan Muslim di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat malam, 3 Mei 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh menghadiri acara Multaqo Ulama, Habaib, dan Cendekiawan Muslim serta Doa Bersama untuk Kemaslahatan Bangsa di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat malam 3 Mei 2019. Acara digelar untuk mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Islam untuk menjaga stabilitas pasca pencoblosan Pemilu 2019 serta dalam rangka menyambut Ramadan.

Pemimpin pondok pesantren di Rembang, Jawa Tengah, Maimoen Zubair atau yang biasa disapa Mbah Moen tampak hadir di lokasi. Hadir pula Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siraj, ulama dari Pekalongan Lutfi bin Yahya, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, TGB Turmudi Badarudin, istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah. Ada pula KH Anwar Iskandar, KH Ahmad Muwafiq, Hadad Alwi, KH Abuya Dimyati, dan lainnya.

Perwakilan panitia multaqo, Manarul Hidayah, mengatakan kalau acara diinisiasi Maimoen Zubair dan Lutfi bin Yahya. Melalui multaqo ini keduanya mengajak para ulama, habaib, dan cendekiawan muslim untuk memberikan teladan menjaga situasi damai terutama selama Ramadan yang akan dibuka Senin mendatang.

"Stabilitas keamanan sangat erat hubungannya dengan keimanan. Keduanya saling mendukung karena ketika keimanan lenyap, keamanan akan tergoncang," kata Manarul di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat malam, 3 Mei 2019.

Juru bicara multaqo, Najih Arromadloni, mengatakan para ulama, habaib, dan cendekiawan muslim perlu terus menjadi garda terdepan dalam membangun negara yang baldatun taytibatun wa rabun ghafur. Jika dikaitkan dengan permasalahan pemilu, kata Najih, ulil amrinya (pemerintah atau penguasanya) ialah KPU, Bawaslu, dan MK.

Advertising
Advertising

Najih mengingatkan bahwa semua umat Islam wajib taat kepada keputusan KPU, Bawaslu, dan MK jika menyangkut hasil pemilu. Sebab, lembaga-lembaga itulah yang diberi wewenang terkait persoalan tersebut.

"Ketaatan di sini bisa bermakna teguh menempuh jalur konstitusional. Prinsip ketaatan ini untuk menjaga kelangsungan sistem sosial agar tidak terjadi anarki," kata dia.

Multaqo ulama diisi dengan zikir, salawat, doa bersama, dan ceramah dari sejumlah ulama yang hadir.

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

9 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

11 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

12 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

12 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

12 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

13 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

14 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

15 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

17 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

2 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya