Siluet Ketua KPU Arief Budiman saat melakukan monitoring rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 melalui aplikasi Situng di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu, 20 April 2019. KPU menegaskan Situng tidak akan mempengaruhi penetapan hasil Pemilu 2019 karena rekapitulasi resmi tetap dilakukan secara real count manual. ANTARA/Rivan Awal Lingga
TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengevaluasi proses Pemilu 2019 yang dilaksankan secara serentak. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan evaluasi harus mencakup perihal sistem maupun teknis pelaksanaan pemilu serentak. "Bagaimana dengan teknis kerja seperti sekarang ini," ujar Arief di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019.
Permintaan evaluasi proses pemilu serentak mulai mengemuka dari berbagai kalangan. Hal ini diakibatkan banyak petugas Kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dan sakit karena kelelahan.
Hingga Rabu sore, KPU menyatakan ada 144 petugas KPPS yang meninggal. Selain itu, ada pula anggota kepolisian yang meninggal usai mengawal pemilu.
Menurut Arief durasi kerja petugas KPPS begitu panjang. Kondisi itu membuat stamina petugas KPPS terkuras. "Jadi bekerja sebelum matahari terbit sampai matahari terbit hari berikutnya belum selesai juga," ucap dia.
Pemilu serentak, tutur Arief, merupakan proses yang melelahkan bagi seluruh pihak. Selain penyelenggara pemilu, Arief mengatakan kelelahan juga dialami oleh peserta pemilu, petugas ketidakamanan maupun masyarakat. "Jadi saya pikir perlu dijadikan pembahasan bersama," kata dia.
Salah satu tokoh yang mengusulkan evaluasi penyelenggaran pemilu serentak yakni Wakil Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Tentu harus evaluasi yang keras," kata Kalla di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin malam, 22 April 2019.
Evaluasi yang disampaikan JK salah satunya dengan pemisahan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Dia menilai pemisahan ini akan mengurangi beban penyelenggaraan pemilu.
