KPU Pastikan Tak Tambah Surat Suara yang Terbakar di Kinabalu

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Rabu, 10 April 2019 21:15 WIB

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) didampingi Komisioner KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. KPU telah menerima rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara di 17 provinsi dan 146 kabupaten/kota penyelenggara pilkada 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tak akan ada penambahan surat suara di Kota Kinabalu, Malaysia, meski ribuan surat suara terbakar akibat kecelakaan mobil. Mereka menilai saat ini, stok surat suara yang tersedia masih mencukupi.

Baca: Berikan Dukungan Moril, Mahfud MD dan Sejumlah Tokoh Sambangi KPU

"Itu sudah kami identifikasi, surat suara di sana masih memadai. Tetap mencukupi untuk daftar pemilih tetap di sana," kata anggota KPU Hasyim Asy'ari, saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 April 2019.

Meski begitu, Hasyim mengatakan KPU kemungkinan masih akan mengganti formulir yang ikut terbakar. Adapun untuk proses penggantinya, Hasyim mengaku belum mengetahui secara pasti, karena lokasi pemilihan yang berada di daerah perkebunan sawit.

"Karena situasinya di Kinabalu, nanti kira-kira ditenteng lah. Ada petugas dari KPU akan membawa barang itu ke tempat tujuannya," kata Hashim.

Advertising
Advertising

Mobil pembawa logistik pemilu terbakar pada Ahad lalu di Kinabalu. Penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan. Logistik pemilu itu adalah untuk para WNI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan sistem kotak suara keliling (KSK). Ada enam kotak suara dari tiga tempat KSK di wilayah kerja Perusahaan Sawit IJM.

Baca: KPU Minta Polri Tangkap Pembuat Hoaks Hasil Pemilu di Luar Negeri

Dengan perhitungan per kotak suara terdapat 302 surat suara, maka dalam 6 kotak suara tersebut terdapat sekitar 1.812 surat suara. Adapun sisa surat suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kota Kinabalu sebanyak 1.708 untuk surat suara Pemilu DPR dan 11 ribu untuk surat suara Pilpres.

Berita terkait

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

11 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

11 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

11 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

12 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

13 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

16 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

3 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya