Manajemen Bantah Amien Rais Soal Misteri di Hotel Borobudur

Rabu, 27 Maret 2019 09:18 WIB

Gestur Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat berbincang di ruang tunggu ketika mendatangi gedung KPK, Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018. Kedatangan Amien untuk meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam menindak dan menuntaskan sejumlah perkara. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Hotel Borobudur menjawab tudingan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut hotel tersebut menyimpan banyak misteri. Amien sebelumnya meminta agar penghitungan suara Pemilu Serentak 2019 tidak dilakukan di Hotel Borobudur, karena berpotensi menghasilkan kecurangan.

Marketing Communications Manager Hotel Borobudur Rizki Permata Sari mengatakan menolak dengan tegas pernyataan tersebut, dengan dalih tudingan Amien tidak berdasar. "Kami menolak dengan tegas pernyataan yang tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan tersebut," ujar Rizki dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Rabu 27 Maret 2019.

Hotel Borobudur, kata Rizki bersikap terbuka mengenai setiap aktivitas dan peristiwa yang terjadi di hotel mereka. Mereka mengaku berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan demi menjaga kenyamanan dan keamanan para tamu.

Sebelumnya Amien Rais menilai Hotel Borobudur menyimpan misteri yang dapat menghasilkan kecurangan dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2019. Karenya Amien meminta agar proses penghitungan suara tak dilakukan di hotel tersebut.

Baca juga: Amien Rais Sebut Tanda Kekalahan Jokowi Makin Nyata

Advertising
Advertising

“Besok perhitungan hasil pemilu jangan pernah di Hotel Borobudur. Mereka banyak jin, banyak genderuwo di sana,” ujar Amien Rais seusai menghadiri seminar bertajuk Menuju Pemilu Adil dan Berintegritas: Bongkar Carut Marut DPT, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

Amien pun merasa heran mengapa hotel yang terletak di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat itu selalu digunakan untuk penghitungan hasil suara Pemilu. Di Pemilu kali ini ia pun menyarankan agar penghitungan suara dilakukan di Kantor KPU atau Gedung DPR.

“Lebih baik di KPU atau di DPR. Sekali-kali jangan di Hotel Borobudur. Saya tahu di sana banyak sekali hacker dan lain-lain. Jadi kita yang sadar, jangan pernah di Borobudur,” kata Amien Rais.

Sementara itu, komisioner KPU Viryan Azis menyebutkan, bahwa sejak tahun 2014 tabulasi suara dilakukan di Kantor KPU.

Baca juga: Kubu Jokowi: Kami Rindu Amien Rais yang Dulu

“Saya gak tahu apa yang dimaksud Pak Amien. Tapi rekapitulasi Pemilu nasional dilakukan di Kantor KPU,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, pada penghitungan rekapitulasi suara Pemilu tahun 2004 dan 2009 dilakukan di Hotel Borobudur. Baru pada tahun 2014, penghitungan dilakukan di Kantor KPU.

Berita terkait

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

2 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

2 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

3 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

4 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

4 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

7 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya