Suharso Monoarfa Ajak Kubu PPP Djan Faridz Islah

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 21 Maret 2019 07:06 WIB

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa (dua dari kiri), terpilih sebagai Plt. Ketua Umum PPP menggantikan Romahurmuziy atau Romy. Keputusan diambil setelah mengadakan rapat di Kantor DPP PPP, Jakarta, 16 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa berencana mengajak islah kubu Djan Faridz, setelah dia resmi menggantikan posisi eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy sebagai pelaksana tugas Ketua Umum partai berlambang Ka'bah itu.

Baca: Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa: Saya Mau PPP Bangkit

Suharso mengaku resah dengan adanya kubu lain di PPP, selain yang disahkan lewat Muktamar Pondok Gede. "Kita masih menyaksikan pernak-pernik yang menyatakan diri PPP (kubu Muktamar Jakarta). Saya mengajak pada mereka semua untuk kembali ke rumahnya, kembali pulang," ujar Suharso usai Mukernas PPP di Hotel Seruni, Bogor pada Rabu, 20 Maret 2019.

Anggota Wantimpres ini mengatakan, dia juga sudah bertemu dan berbincang-bincang sambil makan malam dengan Djan Faridz membahas hal tersebut. "Sayang sekali beliau tidak hadir hari ini. Pak Djan Faridz sudah mengatakan beliau akan mendukung, setidak-tidaknya supaya solid menghadapi Pemilu ini," ujar dia.Pejabat sementara Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat (tengah), bersama pengurus pusat PPP jelang melakukan konferensi pers tentang pengunduran diri Djan Faridz dari ketua umum PPP di Cikini, Jakarta, 30 Juli 2018. Tempo/Amston Probel

Advertising
Advertising

PPP mulai retak sejak empat tahun lalu ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Umum PPP saat itu, Suryadharma Ali, sebagai tersangka korupsi penyelanggaraan ibadah haji. Pengurus Pusat yang diinisiasi Romahurmuziy saat itu sebagai sekretaris jenderal memecat Suryadharma. Sebaliknya, Suryadharma memecat Rommy.

Kubu Rommy menggelar musyawarah nasional di Surabaya dan di sana dia terpilih sebagai ketua umum. Adapun kubu Suryadharma menggelar munas di Jakarta dengan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum. Meski telah melalui berbagai jalur hukum, kedua kubu sampai saat ini masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah.

Putusan Mahkamah Agung pada Juni 2017 mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ketua PPP Romahurmuziy atas putusan kasasi tertanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz. Sebelum itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengesahkan kepengurusan DPP PPP yang dipimpin Romahurmuziy.

Di lain sisi, PPP kubu Djan Faridz mengklaim sah berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM perihal pengesahan susunan personalia DPP PPP Muktamar Pondok Gede di bawah kepemimpinan Romahurmuziy.

Belakangan, Romahurmuziy mengatakan dualisme sudah berakhir dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung terkait Peninjauan Kembali Perdata pada tanggal 12 Juni 2017 dan Putusan Pengadilan Kasasi TUN pada tanggal 4 Desember 2017 juncto Putusan Pengadilan Peninjauan Kembali TUN tanggal 8 November 2018.

Tetapi kubu Muktamar Jakarta tetap tak terima. Di bawah pimpinan Humprey Djemat, mereka menggelar Mukernas pada 15-16 November 2018. Dalam rapat tersebut, memutuskan dukungan untuk Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019.

"Forum Mukernas III menjatuhkan pilihan politik untuk bersama dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Sandi di pilpres 2019," ujar Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humprey Djemat pada Jumat, 16 November 2018.

Berita terkait

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

10 jam lalu

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

13 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

17 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

1 hari lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

2 hari lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

2 hari lalu

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

PKB Jakarta sedang menyiapkan infrastruktur partai untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

2 hari lalu

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

Posisi Risma sebagai kader PDIP dinilai mampu memberikan keuntungan bagi Khofifah di Pilkada Jatim.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

2 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

2 hari lalu

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.

Baca Selengkapnya