Calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi, berfoto dengan para ketua umum partai pengusung dan peserta rapat konsolidasi H-30 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, 17 Maret 2019. TEMPO/Friski Riana
TEMPO.CO, Jakarta-Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat konsolidasi 30 hari menuju pemilu bersama para kepala daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten/ Kota. Rapat konsolidasi diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Ahad, 17 Maret 2019.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengklaim konsolidasi dihadiri oleh 986 kepala daerah dan Ketua DPRD. “Sudah hadir 986 kader-kader partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK),” ujar Hasto di lokasi.
Konsolidasi dihadiri juga oleh Ketua TKN, Erick Thohir, Ketua Dewan Pengarah Jusuf Kalla dan anggotanya Pramono Anung, serta Wakil Ketua TKN Moeldoko. Para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Kerja yang menjadi Dewan Penasehat TKN seperti Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Hary Tanoesudibjo, dan Oesman Sapta Odang juga hadir.
Berdasarkan pantauan, sejumlah petinggi TKN tampak hadir dalam konsolidasi ini. Mereka adalah Bendahara TKN Wahyu Sakti Trenggono, Wakil Ketua TKN Johnny G. Plate dan Loedwijk F Paulus, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto, Wakil Sekretaris TKN Ahmad Rofiq, Raja Juli Antoni dan Verry Surya Hendrawa.
Tampak juga politikus senior PDIP yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sedangkan kepala daerah yang hadir adalah Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, Lukas Enembe, Ganjar Pranowo dan sejumlah kepala daerah lainnya.
Pada acara ini sambutan dilakukan baik oleh dewan-dewan pengarah dan langsung oleh Jokowi. Namun semuanya dilaksanakan secara tertutup karena acara tersebut sekaligus pengarahan strategi konsolidasi h-30 pemilu. Sehingga wartawan tak dapat meliput. Setelah Jokowi beserta para ketua umum partai, akan menonton secara langsung di lokasi debat ketiga di Hotel Sultan, Jakarta.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
