Jokowi Sebut Kasus Romy PPP Tak Pengaruhi Elektabilitas

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi (kanan) didampingi istrinya Iriana Joko Widodo saat tiba untuk menyaksikan Debat Capres putaran ketiga, di Jakarta, Ahad, 17 Maret 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Capres nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi (kanan) didampingi istrinya Iriana Joko Widodo saat tiba untuk menyaksikan Debat Capres putaran ketiga, di Jakarta, Ahad, 17 Maret 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan bahwa terseretnya mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy (Romy PPP), dalam kasus suap tidak akan mempengaruhi elektabilitasnya. "Menurut saya enggak ada," kata Jokowi singkat usai mengikuti rapat konsolidasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Ahad, 17 Maret 2019.

    Baca: Kubu Jokowi Mengaku Kewalahan Hadapi Kabar Hoaks

    Jawaban Jokowi berbanding terbalik dengan yang disampaikan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, Jusuf Kalla (JK). JK menilai penangkapan ini justru dapat berpengaruh kepada koalisi partai pendukung Jokowi - Ma'ruf.

    "Ya pastilah (berpengaruh), terutama efeknya ke PPP. Kalau PPP (terkena) efek, yang lain juga punya efek," kata JK saat ditemui di kantor Wakil Presiden RI di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2019.

    PPP merupakan salah satu partai bagian dari koalisi yang mendukung pasangan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Nama Romahurmuziy juga disebut-sebut pernah masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi.

    Simak juga: Kubu Jokowi Luncurkan Aplikasi Kampanye Khusus Dekati Milenial

    Romy resmi diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP dalam rapat pengurus harian DPP PPP. Rapat turut dihadiri pimpinan majelis. Selain diberhentikan, Romy juga telah memberikan surat pengunduran diri sebagai ketua umum. Ia diduga terjerat kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama baik di pusat maupun daerah, setelah tertangkap tangan oleh KPK pada Jumat kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.