Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tinjau Lokasi Bom Sibolga, Jokowi Beri Bantuan Rp 1,451 Miliar

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Jokowi saat kunjungan ke Pasar Belerong, Balige pada Jumat, 15 Maret 2019. Humas Pemerintah Provinisi Sumatera Utara
Presiden Jokowi saat kunjungan ke Pasar Belerong, Balige pada Jumat, 15 Maret 2019. Humas Pemerintah Provinisi Sumatera Utara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau lokasi bom Sibolga yang berlokasi di Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Sumatera Utara yang merupakan lokasi padat penduduk, Ahad 17 Maret 2019.

Baca juga: Terduga Teroris Sibolga Beli Bahan Bom di Toko Kimia Setempat

Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 12.30 WIB didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, tokoh masyarakat Sibolga, Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung dan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk.

Presiden menyusuri gang tanah selebar sekitar satu meter untuk dapat sampai ke lokasi ledakan yang tinggal puing-puing.

Di rumah terduga teroris yang telah ditangkap oleh Densus Antiteror 88 Abu Hamzah, hanya tertinggal kubangan air berwarna abu-abu. Setelah meninjau lokasi bom, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mendatangi posko tanggap darurat ledakan bom kota Sibolga untuk berbicara dengan seratusan warga yang rumahnya terdampak bom dan memberikan bantuan secara simbolis.

"Untuk siang hari ini, agar dapat memulai pembangunan rumah, saya sedikit memberikan bantuan supaya segera dikerjakan dibantu dengan Dandim, Kodim, Korem setempat, bantuan yang diberikan jumlahnya Rp 1,451 miliar," kata Jokowi di lokasi posko tanggap darurat ledakan bom kota Sibolga.

Rinciannya dari Rp 1,451 miliar tersebut, pemerintah pusat akan memberikan bantuan Rp 25 juta untuk rumah yang rusak parah, Rp 5 juta bagi rumah yang rusak sedang dan Rp 3 juta untuk rumah yang rusak ringan.

Di lokasi itu sudah berkumpul sekitar seratusan warga yang terkena korbam bom yang diledakkan istri terduga teroris Abu Hamzah pada Rabu (13/3) dini hari.

"Saya terus terang kaget sekali di Sibolga ada bom. Kenapa? karena sejak kota ini didirikan 319 tahun yang lalu, Sibolga adalah kota tenteram, aman, selalu damai tidak ada perpecahan, tidak ada saling menghujat satu sama yang lain," kata Jokowi diamini oleh warga yang berkumpul di bawah terpal.

Menurut Presiden hubungan antarumat beragama di Sibolga juga dapat dikatakan rukun dan bersatu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Inilah ke depan harus kita jaga, rasa persatuan kerukunan persaudaraan kita karena negara kita berbeda-beda, negara kita memiliki 269 juta penduduk yang berbeda suku, agama, adat, tradisi, bahasa daerah," kata Jokowi.

Presiden juga mencoba menyapa warga dengan bahasa daerah."Bahasa di sini saja ada horas, maju-jua, ya'ahowu. Apa? Jangan banyak-banyak saya masih belajar. Kita di Tanah Air punya lebih 1.100 bahasa daerah jadi saya tidak mungkin hapal semua," ungkap Presiden yang disambut tawa warga.

Presiden Jokowi juga mengaku akan segera memerintahkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita untuk ikut membantu pembangunan rumah korban terdampak bom Sibolga.

"Segera rumah yang rusak dikerjakan, yang rusak sedang, yang kaca-kacanya pecah diganti, saya juga perintahkan Menteri Sosial datang ke sini," tegas Presiden.

Menurut Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk ada 171 KK yang terdiri dari 161 rumah terkena bom.

Baca juga: Orang Penting Kelompok Teroris Sibolga, Ini Peran Terduga Ameng

"Saya catat korban di sini yang berdasarkan KK 171, sedangkan rumahnya 161. InsyaAllah akan dibantu pemerintah pusat, tapi pembangunannya tidak sama rumah yang rusak berat, sedang dan ringan," kata Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk.
Saat kunjungan ke lokasi tersebut, Presiden didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan istri, tokoh masyarakaat Sibolga Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung dan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk.

Terduga teroris Abu Hamzah ditangkap pada Selasa 12 Maret 2019. Sedangkan istrinya, Solimah, meledakkan bom rakitan pada sekitar pukul 01.20 WIB, Rabu 13 Maret 2019. Upaya negosiasi berjam-jam polisi --yang juga menggandeng ulama-- tak membuahkan hasil.

Ia meledakkan diri bersama anaknya berusia sekitar 2 tahun. Keduanya tewas dengan kondisi jasad tak utuh. Ledakan itu menyebabkan lebih dari 100 keluarga rumahnya ikut rusak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Sebut Gerakan Sipil Bisa Cegah Ekspansi Dinasti Politik Jokowi

37 menit lalu

Gelagat Politik Dinasti Jokowi  menguat menjelang pemilihan kepala daerah 2020.
Pengamat Sebut Gerakan Sipil Bisa Cegah Ekspansi Dinasti Politik Jokowi

Pengamat Yoes Kenawas menilai perluasan kekuasaan keluarga atau dinasti politik Presiden Jokowi bisa dicegah melalui gerakan sipil.


Menteri Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut di Sisa Sebulan Masa Pemerintahan, Ekonom: Mencurigakan

1 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Menteri Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut di Sisa Sebulan Masa Pemerintahan, Ekonom: Mencurigakan

Ekonom Core Mohammad Faisal, mempertanyakan penerbitan aturan kontroversial di sisa satu bulan pemerintahan Presiden Jokowi.


Nilai KPK Lambat Tangani Gratifikasi Kaesang Pangarep, Ubedilah Badrun Contohkan Kasus Rafael Alun

2 jam lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. KPK akan memanggil Kaesang Pangarep untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi milik Garena Online (private) Limited, unit bisnis SEA  Group saat dipergunakan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. TEMPO/Imam Sukamto
Nilai KPK Lambat Tangani Gratifikasi Kaesang Pangarep, Ubedilah Badrun Contohkan Kasus Rafael Alun

Ubedilah Badrun menilai KPK seharusnya bisa menggunakan pola seperti mengusut korupsi Rafael Alun untuk mengusut dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep.


Soal Laporan Private Jet Kaesang Pangarep, Ubedilah: Saya Belum Terima Surat Panggilan dari KPK

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kanan) saat hadir di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu 4 September 2024. ANTARA/HO-PSI
Soal Laporan Private Jet Kaesang Pangarep, Ubedilah: Saya Belum Terima Surat Panggilan dari KPK

Ubedilah Badrun meminta KPK segera memeriksa Kaesang Pangarep.


Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Sebelumnya Maju Pilkada Tangsel 2024

2 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (kanan) menyerahkan berkas dukungan kepada bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Ahmad Riza Patria (tengah) dan Marshel Widianto (kiri) di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. DPP PSI resmi menyerahkan rekomendasi dukungan kepada tiga pasangan bakal Calon Kepala Daerah (Cakada) di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak yang akan berkontestasi pada Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Sebelumnya Maju Pilkada Tangsel 2024

Ahmad Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, bersama Marshel Widianto maju Pilkada Tangsel.


Bukan Soal Fufufafa, Pendukung Prabowo Minta Publik Bicarakan Program Lumbung Pangan

11 jam lalu

Foto udara areal lumbung pangan nasional 'food estate' komoditas singkong di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,422 triliun di 2021. ANTARA/Makna Zaezar
Bukan Soal Fufufafa, Pendukung Prabowo Minta Publik Bicarakan Program Lumbung Pangan

Keriuhan soal akun fufufafa dinilai untuk merusak hubungan Prabowo-Gibran. Di sisi lain program food estate gagal


Ekonom Kritik Jokowi Berkantor di IKN saat Infrastruktur Belum Siap

14 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Ekonom Kritik Jokowi Berkantor di IKN saat Infrastruktur Belum Siap

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik Jokowi yang memilih berkantor di IKN saat infrastruktur belum siap.


Janji Menteri AHY Menjelang Lengser: Tuntaskan Program PTSL, Reforma Agraria, Berantas Mafia Tanah

20 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiba di lokasi Reforma Agraria Summit 2024. Acara ini diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Janji Menteri AHY Menjelang Lengser: Tuntaskan Program PTSL, Reforma Agraria, Berantas Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono berjanji menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria, dan pemberantasan mafia tanah, di sisa akhir masa jabatan.


Sosok Teguh Setyabudi, Calon Pj Gubernur Jakarta yang Banyak Didukung Fraksi DPRD

21 jam lalu

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Teguh Setyabudi
Sosok Teguh Setyabudi, Calon Pj Gubernur Jakarta yang Banyak Didukung Fraksi DPRD

Teguh menjadi calon Pj Gubernur Jakarta yang paling banyak mendapat dukungan dari DPRD.


Pada Periode Kedua, Jokowi Tak Pernah Undang Pimpinan KPK Berdiskusi soal Penanganan Korupsi

22 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Pada Periode Kedua, Jokowi Tak Pernah Undang Pimpinan KPK Berdiskusi soal Penanganan Korupsi

Pimpinan KPK menyatakan pada periode kedua, Presiden Jokowi tak pernah mengundang mereka untuk berdiskusi penanganan korupsi di RI.