Musisi di Malang Kirim Rekomendasi Tolak RUU Permusikan ke DPR

Selasa, 12 Februari 2019 10:19 WIB

Musisi dan pekerja seni Malang Raya menggelar diskusi membahas RUU Permusikan di Malang, Senin malam, 11 Februari 2019. TEMPO/Eko Widianto

TEMPO.CO, Malang - Musisi dan pekerja seni Malang Raya menolak Rancangan Undang-Undang Permusikan atau RUU Permusikan lantaran ada sejumlah pasal yang menimbulkan kontroversi, seperti ancaman pidana terhadap musisi.

Baca: Seperti Jerinx SID, Marcell Siahaan Tolak Keras RUU Permusikan

“RUU Permusikan membungkam musisi untuk menyampaikan ekspresi dan persoalan sosial di sekitar,” kata pegiat musik, Dody Ide saat diskusi RUU Permusikan di Malang, Senin malam 11 Februari 2019.

Musisi, kata Dody, akan menyampaikan kritik jika ada ketidakadilan melalui lagu. Sementara RUU Permusikan justru akan mengekang musisi menyampaikan pendapat dan ekspresinya. Selama ini, para musisi tak dilibatkan dalam menyusun RUU Permusikan tersebut. “Mengatur musisi tapi kita tak dilibatkan membahas,” katanya.

Koalisi Musik Jalanan Bogor menggelar unjuk rasa menolak RUU Permusikan di Tugu Kujang, Bogor, Minggu 10 Februari 2019.

Nova Ruth yang dikenal sebagai duo filastine menilai RUU Permusikan tak bisa diterapkan untuk dirinya. Putri gutari Toto Tewel ini mengatakan dirinya sering konser di luar negeri. Di sejumlah Negara Eropa, kata dia, tak ada aturan permusikan. Di sana, dia menambahkan, yang diatur adalah hak cipta.

Nova menjelaskan, dalam bermusik lebih dibutuhkan tata kelola musik, termasuk menata royalti. Di Eropa sistem pembayaran royalti tertata rapi, sehingga musisi bisa mendapat hak royalti yang memadai. “Setiap tahun dapat surat berisi lagu dimainkan di radio, di panggung dan mendapat royalti,” ujarnya.

Baca juga: Tarik Ulur RUU Permusikan

Advertising
Advertising

Sistem di sana, menurut Nova, juga jelas mengatur antara hak dan kewajiban. Ia mengaku pernah manggung di Prancis dan hanya mengantungi 80 Euro lantaran pendapatannya banyak untuk membayar pajak. Jika RUU Permusikan dipaksakan dikhawatirkan akan menganggu iklim permusikan.

Ketua Komite Kebudayaan Kota Malang Djatmiko menilai proses penyusunan RUU Permusikan tak transparan dan tidak melibatkan musisi. Banyak pasal yang tidak melindungi, namun justru mengekang dan mempersulit praktisi di bidang musik. Hal itu, menurut dia, berpotensi menciptakan masalah baru.

“RUU Permusikan berpotensi merugikan musisi. Kebebasan berekspresi dan hajat hidup para pekerja musik,” katanya.

Baca juga: Wawancara Eksklusif Anang Hermansyah soal RUU Permusikan

Diskusi RUU Permusikan yang digelar di Malang dihadiri 100-an musisi, pegiat antikorupsi, akademikus, mahasiswa dan pekerja seni. Dari diskusi ini, mereka merekomendasikan untuk menolak RUU tersebut. Rekomendasi itu akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Koalisi Seni Indonesia.

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

9 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

11 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya