Gerak Cepat KPU dan Cuitan Andi Arief 7 Kontainer Surat Suara

Reporter

Syafiul Hadi

Minggu, 6 Januari 2019 10:03 WIB

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) didampingi Komisioner KPU dan Bawaslu menyampaikan keterangan pers seusai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019. ANTARA

Komisioner KPU, Hasyim Asyari sempat heran adanya informasi 7 kontainer surat suara yang telah dicoblos itu. "Nyetak surat suara saja belum," ucapnya. Hasyim mengatakan lembaganya baru akan mencetak surat suara pada pertengahan Januari ini. "Nah, kalau sudah ada kabar barang cetakan berarti ini mengesankan diam-diam KPU sudah mencetak. Ini dipastikan bahwa KPU belum mencetak," katanya.

Baca: Hoax 7 Kontainer Surat Suara, Pakar: Sulit Menjerat Andi Arief

Atas cuitannya itu, Andi Arief diserang oleh kubu capres Joko Widodo alias Jokowi. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kabar 7 kontainer surat suara tak seharusnya dicuitkan oleh Andi Arief. "Pernyataan saudara Andi sangat provokatif, cermin kekerdilan jiwa, mental prejudice, dan sangat berbahaya. Pernyataan jalanan tanpa dasar tersebut sudah memenuhi delik hukum untuk dipersoalkan," ujar Hasto.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan hal serupa. Dia menyayangkan Andi turut menjadi penyebar kabar tersebut. "Isu hoaks yang sengaja ditebar pihak Prabowo, oleh Andi Arief, itu betul-betul hoaks yang sangat murahan. Andi Arief harusnya malu tidak mengecek dulu," ucapnya.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani juga bersuara. Ia mengatakan TKN mempertimbangkan untuk membawa kasus penyebaran hoaks yang diduga dilakukan oleh Andi Arief ini ke ranah hukum. "Kecuali yang bersangkutan secara terbuka meminta maaf dan mengakui perbuatan menyebarkan hoaks tersebut," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

Baca: Polri Janji Ungkap Investigasi Kasus 7 Kontainer Surat Suara

Adapun, Andi Arief menyangkal bahwa dia turut menyebarkan kabar hoax surat suara itu. Andi menanggapi pernyataan Hasto dengan menyebut Sekretaris TKN ini buta huruf karena tak paham maksud cuitannya. Dia menilai, apa yang dicuitkannya bertujuan agar KPU bergerak untuk mengecek langsung. "KPU bergerak setelah imbauan saya," tuturnya.

Sikap Andi Arief ini dibela oleh partai bernaungnya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut langkah koleganya, Andi Arief justru membantu masyarakat luas menghentikan desas desus dan hoax. Rachland menganggap pernyataan Andi Arief itu menggedor perhatian KPU, kendati di sisi lain berisiko disalahpahami.

Setelah menyerang Andi Arief melalui pernyataan di media, TKN melaporkan politikus Partai Demokrat itu ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. Politikus asal Lampung itu dilaporkan TKN esok hari usai cuitan Andi Arief berbuah polemik. Laporan ini sudah diterima polisi dengan nomor LP/B/0013/I/2019/BARESKRIM tertanggal 3 Januari 2019.

Berita terkait

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

5 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

11 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

23 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

1 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

1 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

1 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya