Peristiwa Politik 2018: dari Tampang Boyolali - Ratna Sarumpaet

Kamis, 27 Desember 2018 07:32 WIB

Dua calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto, bergandengan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. Dua pasangan capres dan cawapres hingga para pejabat hadir mengenakan pakaian adat dalam acara yang bertema "Kampanye Anti-Politisisasi SARA, Hoax, dan Politik Uang" tersebut. TEMPO/Fakhri Hermansyah

September

Setelah prosesi pendaftaran pasangan kandidat capres-cawapres, momen pengundian nomor urut juga menyedot perhatian publik. Pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin mendapat nomor urut 01, sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dengan nomor urut 02.

Oktober

Pada 3 Oktober 2018, masyarakat dihebohkan dengan kabar Ratna Sarumpaet yang mengaku menjadi korban penganiayaan di Bandung. Belakangan, ketahuan, Ratna menyatakan bahwa ia tidak pernah dianiaya. Hoax Ratna Sarumpaet ini menggoyang kubu Prabowo.

Prabowo pun sampai minta maaf ke publik soal hoaks Ratna Sarumpaet. Sebab, Prabowo melakukan konfrerensi pers dan menyatakan percaya, empati, dan reaksioner terkait hoax penganiayaan babak belur wajah Ratna Sarumpaet yang belakangan diakui hanya bekas operasi plastik.

Oktober juga menyuguhkan drama saling serang dan sindir dari kedua kubu di pilpres 2019. Pasalnya, bulan tersebut memasuki masa kampanye. Mulai dari pidato yang cukup menghebohkan seperti pidato Prabowo "make Indonesia great again". Kemudian pidato Jokowi yang menyinggung "Game of Thrones" dan sebutan politisi sontoloyo. Juga politik dapur ala Sandiaga Uno tempe setipis ATM dan chicken rice.

November

Menjelang penghujung tahun, pernyataan Prabowo juga membuat sensasi, yaitu "Tampang Boyolali", pada 5 November 2018. Ada juga pidatonya yang mengatakan: Tamat SMA jadi tukang ojek.

Penggunaan diksi yang kontroversial juga dilakukan Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut "politisi Genderuwo" dalam pidatonya. Ia juga mengungkapkan kekesalannya karena empat tahun difitnah hingga keluar kalimat: Ingin saya tabok.

Isu politik tak kalah menariknya yakni memecah kebuntuan politik PKS menawarkan Janji politik akan hapus pajak motor dan berlakukan SIM seumur hidup. Janji politik PKS dalam rangka memenangkan hati rakyat.

Desember

Awal bulan ini, sorotan tertuju pada Reuni 212 yang digelar di Monas. Meski acara tersebut bertajuk pemersatu umat, Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab menyinggung soal Pemilihan Presiden atau Pilpres. Ia meminta massa untuk memilih presiden dan wakil hasil Ijtima Ulama. Rizieq memang tidak menyebut nama namun Calon Presiden pilihan Ijtima Ulama adalah Prabowo dan Sandiaga.

Selanjutnya isu yang tak kalah bising-nya yaitu wacana TKN Prabowo - Sandiaga pindah ke Jawa Tengah. Turbulensi politik meninggi terkait pindahnya posko Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ke Jawa Tengah. Isu ini sempat mengusik kandang Banteng (PDI Perjuangan).

Menurut Pangi, keputusan tersebut karena BPN Prabowo-Sandi sedang melakukan penetrasi dan ekspansi ke jantung lawan. "Saya pikir ini adalah sesuatu yang normal, Prabowo-Sandi sedang berupaya memperkecil ketimpangan (margin atau gap) elektoral khususnya di Jawa Tengah," katanya.

Berita terkait

Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan

5 hari lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk meningkatkan edukasi politik bagi perempuan.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

19 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

20 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

24 hari lalu

64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi mahasiswa yang masih eksis sampai saat ini.

Baca Selengkapnya

Hindari Urusan Politik, Anies Baswedan Disebut Masih Fokus Silaturahmi Lebaran

30 hari lalu

Hindari Urusan Politik, Anies Baswedan Disebut Masih Fokus Silaturahmi Lebaran

Anies Baswedan tengah berfokus pada urusan internal dan silaturahim hari raya Idulfitri 2024.

Baca Selengkapnya

JPMorgan Ingatkan Amerika Serikat Hadapi Risiko Geopolitik dan Dalam Negeri

32 hari lalu

JPMorgan Ingatkan Amerika Serikat Hadapi Risiko Geopolitik dan Dalam Negeri

JPMorgan ingatkan Amerika Serikat sedang menghadapi kuburan risiko buntut dari ketegangan geopolitik dunia dan polarisasi politik dalam negeri

Baca Selengkapnya

Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

45 hari lalu

Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

Meta menambahkan fitur khusus untuk membatasi konten politik pada platform yang dinaunginya, terutama Instagram.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Politik Indonesia

48 hari lalu

Dagang Sapi Politik Indonesia

Politik Indonesia tak kunjung lepas dari "politik dagang sapi"-istilah bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite partai melalui kursi kabinet.

Baca Selengkapnya

Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

48 hari lalu

Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

Instagram akan membatasi konten politik dari konten yang tidak diikuti pengguna secara default.

Baca Selengkapnya

MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

49 hari lalu

MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

Hari terakhir permohonan PHPU. MK terima pendaftaran gugatan Pileg yang paling banyak.

Baca Selengkapnya