Kata Kapitra Ampera PDIP Soal Video Perusakan Atribut Demokrat

Reporter

Antara

Minggu, 16 Desember 2018 12:02 WIB

Kapitra Ampera. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Pekanbaru - Politikus Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera angkat bicara soal perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru. Ia pun mengklarifikasi video pelaku yang dituduh bekerja atas pesanan partai berkuasa.

Baca: Bendera Demokrat Dirusak di Pekanbaru, SBY: Ini Menyayat Hati

Kapitra mengatakan video tersebut belum bisa dipastikan kebenaranannya. Apalagi, menurut dia, video yang direkam kemudian diviralkan itu merupakan suatu tindak kejahatan.

"Kita tak tahu, dia memberi keterangan di mana, seseorang direkam dan diviralkan. Ini kejahatan tidak? Sementara dia belum tentu bersalah. Ini bukan etika politik, seharusnya diberikan dulu ke polisi," ujarnya di Pekanbaru, Minggu, 16 Desember 2018.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meninjau langsung lokasi tempat pemasangan bendera yang diturunkan dan dirusak di jalanan Pekanbaru, Riau. sumber istimewa.

Kapitra mengatakan orang PDIP yang dituduh melakukan pesanan untuk merusak atribut tersebut, belum tentu pengurus. Menurut dia, bisa saja pelakunya adalah simpatisan.

Baca: Geram, AHY: Kenapa Hanya Bendera Partai Demokrat yang Dirusak?

Polisi telah menangkap terduga pelaku perusakan atribut tersebut. "Terduga pelaku dengan inisiap HS ditangkap pada hari ini, 15 Desember 2018, sekitar pukul 01.45 WIB," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, melalui pesan singkat, Sabtu, 15 Desember 2018.

Advertising
Advertising

Polisi juga telah menyita empat buah tiang bambu dan kayu, sejumlah sobekan baliho dan pisau cutter. Motif perusakan itu masih didalami.

Kapitra menambahkan dirinya tak pernah mendengar ada nama Budi di kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah ataupun Pusat seperti yang dituduhkan dalam video itu. "Jadi saya lihat ada 'lebay' di sini supaya dibesar-besarkan. Kalau paham aturan di republik ini harusnya dikasih ke kepolisian. Ini main hukum sendiri, ini yang tidak bijak," kata Kapitra.

Baca: Polisi Tangkap HS Terduga Perusak Bendera Partai Demokrat di Riau

Meski begitu, pihaknya juga melakukan investigasi melalui tim advokatnya terhadap video tersebut. Dia memperkirakan itu adalah kebetulan "orang pasar" yang fanatik pada calon presiden yang diusung partainya.

Menurut dia, pelaku tersebut mereka merasa seolah-olah SBY mencari kesempatan dalam kesempitan, serta berupaya menghapus jejak Presiden Jokowi di Pekanbaru. Padahal, lanjutnya kedatangan Jokowi ke Pekanbaru adalah sebagai presiden bukan calon presiden.

"Makanya tidak ada satu pun kalimat atribut yang menyatakan dukungan untuk Jokowi menjadi presiden untuk kedua kalinya. Semua seremonial yang dilakukan sangat sakral, tidak ada berkaitan dengan politik praktis," ujar Kapitra.

ANDITA RAHMA | ANTARA

Berita terkait

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

15 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

15 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

15 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

15 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

16 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

17 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

18 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

19 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

19 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya