Hari HAM Internasional: Novel Baswedan Berharap Presiden Jokowi..

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 12 Desember 2018 05:52 WIB

Terpampang spanduk ungkapan kekecewaan KPK kepada Presiden Jokowi terkait 16 bulan kasus penyiraman Novel Baswedan , Jumat 21 Juli 2018 /TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta -Bertepatan dengan Hari HAM Internasional penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Novel Baswedan mempertanyakan keberanian Presiden Joko Widodo dalam mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap dirinya satu tahun lalu.

"Semoga presiden punya kemauan dan keberanian yang kuat untuk mengungkap kasus teror ini," ujar Novel Baswedan saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan , Selasa 11 Desember 2018.

Baca : WP KPK Pasang Hitung Jam Pasir Kasus Penyiraman Keras Novel Baswedan

Novel meminta agar Presiden Jokowi memberikan sikap yang tegas dan bersunguh-sungguh dalam mengungkap kasus teror terhadapnya.

Masalah teror yang dia dan pegawai KPK lainnya alami dalam memberantas korupsi bukanlah permasalahan kecil. Menurut dia jika pemerintah abai terhadap teror yang didalami pegawai KPK akan berdampak terhadap kinerja KPK dalam mengusut kasus korupsi. Bahkan, kata Novel, aksi teror terhadap pegawai KPK berpotensi meningkat jika kasus kasus teror yang didalami oleh pegawai lembaga antirasuah tersebut tidak diungkap.

Novel pun terus mendesak Presiden Jokowi untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, agar upaya penungkap kasus penyiraman air keras tersebut terukur dan optimal.

Sebelumnya ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, kepolisian RI belum menemukan titik terang terkait kasus penyiraman Novel Baswedan. "Laporannya, kepolisian belum menemukan titik terang," ujar Agus saat ditemui di Jakarta Selatan Selasa 4 Desember 2018.

Advertising
Advertising

Menurut Agus, KPK masih mendapatkan laporan per periodik dari pihak kepolisian. Selain itu kata dia melakukan komunikasi dalam perkembangan kasus Novel.

Simak : Mayoritas Warga Yakin Kasus Novel Baswedan Tidak Terungkap

Termasuk kata Agus, saat Presiden Jokowi dan Kapolri Jendral Tito Karnavian menghadiri Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi. "Iya tadi ada ditanyakan, mudah-mudahan nanti ada pembicaraan lagi," ujarnya.

Sedangkan Presiden Jokowi mengaku sudah menerima laporan perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan dari Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian.

"Saya sudah mendapat laporan mengenai progres perkembangan dari Kapolri yang juga sudah bekerja sama dengan KPK, Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018..

Namun Jokowi tidak menyampaikan laporan yang diterimanya. Presiden meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada Tito untuk hasil perkembangan kasus yang terjadi pada April 2017 itu. "Tanyakan langsung ke Kapolri," kata Presiden.

Begitu pun ketika ditanya mengenai usul mengenai pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan, Jokowi mengatakan tergantung Tito. "Selama Kapolri belum menyampaikan seperti ini ke saya, ya silakan ditanyakan ke Kapolri."

Baca juga : JK Sebut Opsi Dialog dengan Gerakan Separatis Papua Tertutup

Sudah setahun lewat sejak Novel Baswedan diserang orang tak dikenal pada April 2017. Novel disiram menggunakan air keras seusai salat subuh di Masjid Al-Ihsan. Namun, hingga kini, polisi belum juga menangkap pelaku penyerangan.

Novel diserang dua orang tak dikenal pada 11 April 2017. Salah satu penyerang menyiramkan air keras yang mengenai mata Novel, saat penyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik itu pulang salat subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya. Akibatnya, kedua mata Novel mengalami kerusakan serius.

Mata kiri Novel Baswedan mengalami kerusakan 95 persen. Ia dirawat di Singapura. Mata kirinya diimplan total dan mata kanannya harus memakai lensa. Novel Baswedan pulang pada 22 Februari 2018, dan bekerja kembali di KPK.

Berita terkait

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

46 detik lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

25 menit lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

51 menit lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

3 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

3 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

11 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

13 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

13 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya