Eksklusif Puan Maharani: Perempuan Harus Bisa Sama dengan Lelaki

Kamis, 29 November 2018 12:57 WIB

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani. TEMPO/Subekti.

Banyak kritik bahwa aparat penegak hukum masih sering menggunakan perspektif maskulin untuk menangani perkara kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan...

Saya tidak bisa bicara kasus per kasus karena ini ranah hukum, Tapi saya memang dapat laporan seperti itu. Biasanya korban perempuan dianggap dia yang mau. Padahal, kalau namanya kekerasan itu pasti ada unsur pemaksaan. Yang satu tentu tidak berkehendak dan menjadi korban. Kalau tidak ada yang dirugikan berarti bukan kekerasan.

Masalah dalam banyak kasus korban perempuan selalu disudutkan misal ada yang bilang kamu pakai baju apa dan lain-lain…

Kalau buat saya itu artinya pemberdayaan perempuan. Perempuan harus bisa bisa melakukan hal-hal yang jangan sampai dianggap sebelah mata. Bukan masalah baju atau apa yg kita pakai. Tapi pikiran maskulin ini merasa superior, mereka berpikir boleh saja seolah-olah perempuan tunduk atau takluk sama yang maskulin. Percuma juga jika perempuan menggunakan tertutup kalau kemudian pikiran laki-laki tetap berpikirnya aneh-aneh. Ini pemberdayaan perempuan. Makanya menurut saya pendidikan penting. Bukan masalah kesetaraan gender, kita proposional sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan sebagai perempuan dan laki-laki.

Apakah berarti perempuan dan laki-laki harus setara?

Buat saya laki perempuan enggak mungkin sama sampai kapan pun karena kodratnya. Buat saya yang terpenting bagaimana kita bisa membawakan diri kita bahwa perempuan itu bisa sama dengan laki-laki tetapi bukan menjadi sama. Makanya pendidikan akan lebih penting.

Dalam kasus Baiq Nuril. Apa tanggapan Ibu?

Sekarang sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seharusnya kita lebih hati-hati. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Apalagi kalau kita memang tidak mengetahui ini benar apa tidak secara hukum,

Karena bicara Nuril ini masalah hukum dan di awalnya itu tidak ada niat jahat. Dia merekam karena dicurhatin terus. Idealnya kalau merasa dianggap enggak adil lebih baik bertemu dengan orang yang paham hukum. Ini kan juga masalah, mereka enggak tahu ke mana harus mengadu, mereka juga tidak tahu ke mana melapor. Memang enggak mungkin bisa dilakukan pemerintah. Dukungan masyarakat yang terpenting supaya perempuan ini bisa memberanikan dirinya berkata apa yang dia harus lakukan.

Bagaimana langkah Pemerintah mendorong RUU Penghapusan kekerasan perempuan segera disahkan?

Berita terkait

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

2 hari lalu

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

Para ahli PBB mendesak penjajah Zionis Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap Gaza, dan menuntut ekspor senjata ke Israel "segera" dihentikan.

Baca Selengkapnya

Menko PMK soal Taruna STIP Tewas Dianiaya: Selama Ini Tanggung Jawab Institusi

3 hari lalu

Menko PMK soal Taruna STIP Tewas Dianiaya: Selama Ini Tanggung Jawab Institusi

Muhadjir mengatakan jika kasus tersebut berkaitan dengan mahasiswa seperti STIP, biasanya itu juga ditangani oleh pimpinan institusi

Baca Selengkapnya

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

12 hari lalu

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Sumatera Barat bisa mencanangkan sadar bencana setiap harinya dalam puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024.

Baca Selengkapnya

54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

14 hari lalu

54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

Prananda Prabowo putra Megawati Soekarnoputri, organisatoris PDIP yang pernah dipuji Jokowi, genap berusia 54 tahun pada 23 April 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

16 hari lalu

Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

PDIP Usung Ganjar Pranowo Jadi Calon Presiden di Depan Jokowi Setahun Lalu

17 hari lalu

PDIP Usung Ganjar Pranowo Jadi Calon Presiden di Depan Jokowi Setahun Lalu

Setahun yang lalu PDIP mengusung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden, disaksikan Jokowi. Berikut kilas balik peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dilaporkan untuk Dugaan Asusila, Apa yang Masuk Kategori Pelecahan Seksual?

17 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dilaporkan untuk Dugaan Asusila, Apa yang Masuk Kategori Pelecahan Seksual?

Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah dilaporkan ke DKPP atas dugaan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN. Ini aturan pidana pelecehan seksual.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Dilaporkan untuk Dugaan Asusila, Berikut Sejumlah Kontroversi Hasyim Asy'ari

19 hari lalu

Ketua KPU Dilaporkan untuk Dugaan Asusila, Berikut Sejumlah Kontroversi Hasyim Asy'ari

Kontroversi Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dari pencalonan Gibran sebagai cawapres hingga skandal wanita emas. terakhir dugaan asusila terhadap PPLN

Baca Selengkapnya

Tanggapan Korban atas Vonis 15 Tahun Kiai Gadungan Pemerkosa Santri

21 hari lalu

Tanggapan Korban atas Vonis 15 Tahun Kiai Gadungan Pemerkosa Santri

Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah memutuskan untuk mengajukan banding atas vonis hakim. Akui pemerkosaan terhadap tiga santri dan jamaah.

Baca Selengkapnya

Kata Gerindra Soal Rekonsiliasi dengan PDIP dan Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati

27 hari lalu

Kata Gerindra Soal Rekonsiliasi dengan PDIP dan Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati

Gerindra menilai komunikasi yang baik antara Sufmi Dasco Ahmad dan Puan Maharani di DPR dapat mempercepat rekonsiliasi kedua partai.

Baca Selengkapnya