TEMPO.CO, Jakarta-Penanggung Jawab Reuni Akbar Mujahid 212, Slamet Maarif, mengatakan pihaknya mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir pada kegiatan yang digelar 2 Desember 2018 di lapangan Monumen Nasional (Monas) itu. Selain Jokowi, panitia juga mengundang Ma'ruf Amin serta pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Menurut Slamet pihaknya telah menugasi bagian sekretariat acara untuk mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretaris Negara. Panitia, ujar Slamet, mengundang pula Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca: Panitia Reuni Akbar 212 Bantah Acara di Monas Bermuatan Politik

"Insya Allah kesekretariatan akan hadir besok datang ke Setneg untuk mengantarkan undangan buat presiden dan wakil presiden," kata dia di Gedung Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu, 28 November 2018.

Menurut Slamet sejatinya panitia ingin menyampaikan undangan langsung kepada Jokowi. Namun ia memahami status Jokowi selaku kepala negara sehingga menyebabkan pihak-pihak yang ingin bertemu harus melewati segala macam urusan keprotokoleran.

Simak: Sandiaga Belum Pastikan Kehadirannya di Reuni 212

Hal itu, kata Slamet, berbeda dengan undangan yang ia kirimkan untuk Prabowo dan Sandiaga. "Karena Prabowo dan Sandiaga bukan presiden, jadi mudah ditemui dan kami telah menyampaikan langsung untuk hadir di tanggal 2 besok," ucapnya.

Adapun undangan untuk Ma'ruf, menurut Slamet, diberikan atas nama Ma'ruf sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, panitia acara Reuni Akbar Mujahid 212 mengundang para pejabat dan pimpinan lembaga negara "Artinya ini acara terbuka untuk umum dan bisa hadir," tuturnya.

Lihat: Beredar Lokasi Menginap Peserta Reuni 212, Panitia: Hoax Itu

Slamet mengklaim kegiatan Reuni 212 tidak bermuatan politik. Acara tersebut, kata dia, murni sebagai arena silaturahmi para peserta Aksi Bela Islam yang berlangsung di tanggal sama dua tahun lalu. "Murni silaturahim, bahkan tokoh lintas agama pun hadir di Reuni 212. Bukan ajang politik praktis atau kampanye paslon tertentu," tuturnya.

Oleh karena itu, Slamet mengimbau agar peserta aksi yang hadir tidak membawa atribut partai politik atau pasangan calon presiden tertentu. Ia meminta peserta aksi cukup mengenakan pakaian putih-putih dan membawa bendera merah putih atau bendera tauhid.