Pemilihan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Digelar Tertutup

Rabu, 28 November 2018 10:44 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kiri) didampingi Menkominfo Rudiantara (kanan), Mendikbud Muhadjir Effendy (kedua kanan), Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kanan), Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (keempat kanan), Gubernur DIY Sri Sultan HB X (ketiga kiri), Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil A. Simanjuntak (kedua kiri) dan Rektor UMY Gunawan Budiyanto (kiri) memukul kentongan saat peresmian pembukaan Muktamar ke-17 Pemuda Muhammadiyah di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, DI Yogyakarta, Senin, 26 November 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 yang menjadi agenda pamungkas Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII di Yogya mulai digelar Rabu pagi, 28 November 2018.

Dari pantauan Tempo, sejak pukul 08.00 WIB para muktamirin sudah memadati antrean di Sportstarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tempat berlangsungnya proses pemilihan ketua umum. Namun acara itu tertutup dari awak media. "Yang boleh masuk hanya peserta yang memiliki hak pilih, mohon maaf," kata panitia lokal muktamar, Ahmad Henry.

Baca: 2 Calon Ketua Pemuda Muhammadiyah Ini Memutuskan Berkoalisi

Proses pemungutan suara untuk pemilihan ketua umum Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 akan dilakukan secara manual. Ahmad mengatakan sebelum pemungutan masing-masing calon ketua umum akan memaparkan visi misinya terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pemungutan suara.

Sejak awal gelaran, ada enam calon yang bersaing memperebutkan kursi Ketua Umum adalah Ahmad Fanani, Ahmad Labib, Andi Fajar Asti, Faisal, Muhammad Sukron, dan Sunanto.

Advertising
Advertising

Dalam perkembangannya, Ahmad Labib, Andi Fajar Asti, dan Faisal membentuk koalisi. Begitu pula Muhammad Sukron dan Sunanto. Tinggal Fanani sendirian.

Baca: Eks Ketua KPK: Pilih Pemimpin Pemuda Muhammadiyah yang Bebas Suap

Meski ada calon berkoalisi, Ahmad mengatakan jika masing-masing calon tetap mendapat jatah perhitungan suara. Artinya tidak lantas langsung dikerucutkan menjadi tiga calon saja. "Baru setelah pemungutan suara selesai, yang calon yang berkoalisi suara yang diperoleh bisa diberikan kepada yang mereka tunjuk sebagai calon ketua umum," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Irfannusir Rasman mengatakan kemungkinan hasil perhitungan suara untuk ketua umum terpilih baru bisa diketahui Rabu sore atau malam. "Karena pemilihnya cukup banyak, ada 1.200-an orang," ujarnya.

Baca: Kata Panitia Muktamar Soal Video Dahnil Anzar Dihadang Paspampres

Dalam proses pemilihan secara manual itu, kata Irfan, pihak panitia akan menyediakan lima hingga 10 bilik suara untuk para peserta dari berbagai daerah di Indonesia memberikan suaranya.

Dalam muktamar Pemuda Muhammadiyah ini, setiap pengurus tingkat kabupaten atau pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah (PDPM) memiliki hak masing-masing dua suara. Suara mereka biasanya diwakilkan pada ketua dan sekretaris PDPM. Sedangkan dari pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah (PDPM) memiliki hak memberikan empat suara.

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

3 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

4 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

5 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

9 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

10 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

11 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

11 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

23 hari lalu

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.

Baca Selengkapnya

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

25 hari lalu

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

Lebaran 2024 diwarnai sejumlah fakta menarik, termasuk perayaan Idul Fitri 1445 H yang dilakukan bersamaan oleh Muhammadiyah dan pemerintah

Baca Selengkapnya