TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas meminta peserta Muktamar Pemuda Muhammadiyah menggunakan hak pilihnya dengan hati-hati dalam memilih Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pengganti Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Jangan pilih ketua umum yang punya cacat apapun juga yang nanti berpotensi mengganggu perjalanan Pemuda Muhammadiyah," ujar Busyro di sela muktamar di Yogya Selasa 27 November 2018.
Baca: Pemilihan Ketua Umum PP Pemuda ...
Busyro menuturkan cacat yang dimaksudnya adalah ketua umum Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 haruslah bersih dari praktek suap menyuap. Busyro mengingatkan dewasa ini praktek suap menyuap demi jabatan sudah seperti hal lumrah dan dilakukan secara sistemik.
Termasuk pertarungan perebutan kursi organisasi Pemuda Muhammadiyah dalam muktamar ini, berpotensi besar dirasuki upaya suap menyuap itu.
Menurut Busyro para pelaku praktek suap itu tak lebih dari penghina demokrasi. "Jangan sampai ketua umum Pemuda Muhammadiyah itu terbeli, sehingga ketua umumnya dipilih peleceh-peleceh dan penghina demokrasi itu."
Baca: Kemenpora Pastikan Pemuda Muhammadiyah ...
Seandainya ada calon ketua umum yang bermain politik uang atau sejenisnya seperti menjanjikan fasilitas entertainment, menurut Busyro seharusnya tidak dipilih.
Busyro menyarankan agar calon ketua umum yang nekat bermain kotor dengan menyuap peserta muktamar sebaiknya diproses internal oleh Pemuda Muhammadiyah. "Tangkap, proses, usut dan tanya baik baik. Kalau mereka (calon ketua umum) ada duit, itu dari mana." Sehingga dalam suksesi ketua umum Pemuda Muhammadiyah ini Busyro menyarankan ada semacam lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga proses suksesi bebas suap.
Simak: Pemuda Muhammadiyah Pilih Ketua Hari Ini ...
Busyro menilai Pemuda Muhammadiyah sejak awal sudah memiliki pilar sebagai penjaga moral dan akhlak sehingga pemimpinnya yang terpilih musti benar benar bersih dan tak memiliki rekam jejak buruk termasuk suap menyuap. "Apalagi saat ini tahun politik, sangat rawan politik uang dan juga terror."
