Fakta-Fakta Penetapan Tersangka Taufik Kurniawan oleh KPK

Reporter

Andita Rahma

Rabu, 31 Oktober 2018 09:28 WIB

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 Kabupaten Kebumen. Di antaranya pada persidangan Bupati Kebumen nonaktif, Mohammad Yahya Fuad. Kemarin sore, 30 Oktober 2018, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan tersangka suap kasus itu.

Baca: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Tersangka Suap DAK Kebumen

Berikut fakta-fakta yang diperoleh KPK hingga menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka:

  1. Taufik Kurniawan diduga menerima Rp 3,65 miliar

KPK menyangka Taufik menerima Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif, Mohammad Yahya Fuad. "TK (Taufik Kuriawan) disangka menerima hadiah atau janji, padahal hadiah atau janji itu diketahui diberikan untuk menggerakkan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.

Basaria mengatakan, saat itu terdapat rencana DAK untuk Kabupaten Kebumen sebesar Rp 100 miliar dalam APBN 2016. Menurut KPK imbalan yang disiapkan untuk pengurusan anggaran DAK ini 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kebumen. "MYF diduga menyanggupi fee itu dan meminta fee 7 persen dari rekanan di Kebumen."

Baca: PAN Prihatin Atas Penetapan Tersangka Taufik Kurniawan

  1. Suap untuk Taufik Kurniawan dilakukan di kamar hotel.
Advertising
Advertising

Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad disangka memberikan suap kepada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di kamar hotel khusus dengan pintu penghubung yang tidak ada di semua kamar hotel. Pintu penghubung memungkinkan dua kamar hotel terhubung oleh satu pintu yang berada di dalam kamar. Yahya disangka menyerahkan uang itu di sejumlah hotel di Semarang dan Yogyakarta. Uang yang sudah diberikan sebesar Rp 3,65 miliar.

<!--more-->

  1. Kode suap antara Taufik Kurniawan dengan Muhamad Yahya Fuad

Ada kode Satu Ton dalam kasus suap dana alokasi khusus kabupaten Kebumen yang menjerat Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Kode itu merujuk pada jumlah uang yang diserahkan Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad untuk Taufik Kurniawan. "Satu ton adalah sandi yang mengacu pada nilai uang Rp 1 miliar," kata Basaria.

Simak: Jejak Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di ...

  1. Nama Taufik Kurniawan disebut dalam sidang Bupati Kebumen Nonaktif Muhamad Yahya Fuad

Dalam sidang pada 2 Juli 2018 terdakwa mantan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengaku pernah bertemu Taufik Kurniawan. Pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR ini dalam rangka membahas Dana Alokasi Khusus atau DAK Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pertemuan itu terjadi di Semarang dan Jakarta.

Yahya menjelaskan, ada kewajiban sebesar 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp 100 miliar itu cair. Pengakuan Yahya ini disampaikan saat menjalani serangkaian sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

  1. Taufik kurniawan dicegah sebelum tersangka.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, KPK mencegahnya ke luar negeri. Surat pencegahan dikirimkan ke Direktorat Imigrasi pada 26 Oktober 2018. Basaria menyatakan, langkah ini sesuai dengan pasal 12 UU KPK.


ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI

Berita terkait

Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

1 jam lalu

Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

Kondisi penanganan perkara Firli Bahuri menjadi kondite untuk mengukur kinerja Irjen Karyoto, jika tidak selesai selama ia menjabat, ada kegagalan

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

9 jam lalu

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

Kuasa hukum Sahbirin Noor percaya diri bisa sukses menggugat penetapan tersangka oleh KPK.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

20 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

1 hari lalu

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.

Baca Selengkapnya

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

1 hari lalu

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

Petinggi Polri harus mampu mengendalikan dan mengawasi para personelnya secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

1 hari lalu

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

1 hari lalu

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?

Baca Selengkapnya

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

2 hari lalu

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, merespons pernyataan KPK soal tindakan Kaesang Pangarep nebeng jet pribadi bukan gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

2 hari lalu

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

KPK menyimpulkan mpenggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tidak termasuk gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

2 hari lalu

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

Kejaksaan sudah menyampaikan kepada Polda Metro perihal kekurangan yang perlu dilengkapi dalam berkas perkara Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya