4 Tahun Jokowi, Panglima TNI Sebut Pelanggaran di Wilayah Menurun

Jumat, 26 Oktober 2018 06:23 WIB

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, didampingi jajaran TNI, meninjau lokasi bencana terdampak likuifaksi di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 19 Oktober 2018. Dalam kunjungannya ke Perumnas Balaroa, Panglima menginstruksikan jajaran TNI untuk menyelesaikan penimbunan dan memperbaiki kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan memorial park pascagempa tsunami disertai likuifaksi pada 28 September lalu. ANTARA FOTO/Dari Fatir

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan pelanggaran berbatasan di Indonesia semakin menurun selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Jumlah pelanggaran wilayah masih terjadi tetapi angkanya sedikit," kata Hadi di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Baca juga: Panglima TNI Tegaskan Institusinya Netral dalam Pemilu 2019

Selama periode 2014-2017, jumlah pelanggaran wilayah udara yang dideteksi dan dihalau sebanyak 261 kasus. Angkanya meningkat dari 286 kasus selama periode 2014-2018. Sementara penindakan pelanggaran wilayah laut pada periode tersebut naik dari 22 menjadi 26 penindakan.

Selama setahun terakhir, Hadi mengatakan TNI melakukan penindakan terhadap 25 pesawat asing yang melanggar wilayah udara. TNI juga menindak 4 kapal asing yang melanggar.

Penindakan pelanggaran wilayah tersebut merupakan bagian dari operasi militer perang (OMP). Operasi tersebut bertujuan melawan ancaman berupa kekuatan asing untuk mempertahankan kedaulatan negara. Beberapa operasi yang telah dilakukan antara lain operasi pertahanan udara nasional, Siaga Purla, Siaga Tempur Blok Ambalat, dan PPRC TNI.

Baca: Panglima TNI Akan Datangkan Barang Jenderal Soedirman di Belanda

Hadi menuturkan, TNI juga melakukan operasi militer selain perang. Salah satunya dengan membantu pembangunan jalan Trans-Kalimantan dan Trans-Papua. TNI juga mendampingi program swasembada beras dengan memproduksi 51,17 juta ton beras. Bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, TNI ikut terlibat dalam program cetak sawah seluas 158.950,34 hektare.

Advertising
Advertising

TNI juga menggelar operasi militer selain perang berbentuk bantuan penanggulangan bencana alam dan bencana kemanusaian. TNI ikut membantu saat gempa di Pidie, Aceh pada 2016, erupsi Gunung Agung pada 2017, dan gempa Lombok pada 2018. TNI juga memberikan bantuan kepada suku Rohingya, Myanmar berupa 93,7 ton sembako.

Operasi militer selain perang lainnya adalah penanganan terorisme, radikalime, dan separatisme serta narkotika. TNI juga turut serta dalam misi perdamaian dunia dengan mengirim 2.523 pasukan sebagai bagian dari operasi tersebut. Selain itu, TNI berperan mengamankan tamu dunia selama perhelatan internasional digelar di Indonesia, salah satunya pertemuan tahunan International Monetery Fund-World Bank.

Berita terkait

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

18 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

2 hari lalu

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

RUU MK disetujui dibawa ke paripurna DPR. Padahal beleid ini pernah ditolak di era Menkopolhukam Mahfud Md.

Baca Selengkapnya

RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Hadi Tjahjanto: Pemerintah Sudah Sepakat

3 hari lalu

RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Hadi Tjahjanto: Pemerintah Sudah Sepakat

Menurut Hadi Tjahjanto, berbagai poin penting RUU MK telah dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

8 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

10 hari lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

20 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

23 hari lalu

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

PPATK mencatat ada 3,2 juta pemain judi online di Indonesia

Baca Selengkapnya

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

23 hari lalu

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

23 hari lalu

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

Kemenkopolhukam menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama sejumlah kementerian dan lembaga

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

26 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya