TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi catatan merah yang ditorehkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam penegakan hukum di Indonesia. Hari ini, 20 Oktober, Indonesia telah dipimpin oleh Jokowi-Jusuf Kalla selama empat tahun.

Baca juga: Jokowi Kucurkan Rp 400 Triliun Danai Infrastruktur 2018

Pangi melihat jika Jokowi tidak memberikan perubahan terkait penegakan hukum, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Jokowi akan tergerus secara perlahan. "Kalau dibiarkan, meski di bidang infrastruktur unggul, tapi Jokowi justru tidak ada artinya," ucap dia saat dihubungi, Sabtu, 20 Oktober 2018.

Selain itu, Pangi menyatakan indeks demokrasi di era Jokowi menurun. Hal itu terlihat dari munculnya beberapa kali kejadian persekusi. Ia mencontohkan, ada kejadian massa yang menghadang Neno Warisman di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. "Masa orang bisa masuk bandara dan menghentikan orang, terus polisi tidak bisa berbuat apa pun," ujar dia.

Bahkan, Pangi menilai, Jokowi seolah-olah membiarkan peristiwa persekusi. Ia tak melihat ada sikap dan peringatan tegas dari Jokowi. Sehingga, Indonesia terlihat lemah menghadapi gerombolan preman bayaran.

"Jelas ini bisa menggerus elektabilitas Jokowi dan akhirnya menimbulkan sentimen negatif terhadap citra Jokowi itu sendiri," kata Pangi.

Baca juga: Empat Tahun Jadi Presiden, Jokowi: Tak Ada Waktu Berleha-Leha

Di sisi lain, Pangi menyebut Jokowi unggul di bidang infrastruktur. Berdasarkan hasil survei pada Maret 2018 lalu, Voxpol Center mencatat kepuasan terhadap Jokowi dalam pembangunan infrastruktur mencapai 55,5 persen. Kemudian disusul pelayanan kesehatan sebesar 49,2 persen dan penegakan hukum di angka 39,1 persen.

Pangi menegaskan pembangunan infrastruktur harus linear dengan aspek lainnya. "Masih ada yang pincang. Lebih dominan fisik, sementara membangun revolusi mental belum terasa," ujar dia.