Kasus Suap Meikarta, KPK Geledah Kantor Lippo Group

Rabu, 17 Oktober 2018 16:16 WIB

Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 16 Oktober 2018. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Sehubungan dengan kasus suap Meikarta, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Lippo Group di Menara Matahari, Kelapa Dua, Tangerang, Banten. Pengeledahan ini lanjutan dari operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar Komisi Antirasuah ini sejak Minggu, 14 Oktober 2018. "Tim KPK masih berada di lokasi," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu, 17 Oktober 2018.

Baca: Kasus Suap Meikarta, KPK Tahan Bupati Bekasi

Sebanyak 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Di antara mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua orang konsultan Taryadi dan Fitra Djaja Purnama serta staf Lippo Group Henry Jasmen.

Mereka ini diduga berperan sebagai penyuap pejabat di lingkungan Kabupaten Bekasi untuk memuluskan berbagai izin proyek Meikarta. Sedangkan 5 tersangka yang disangka menerima suap, yaitu Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M.B.J. Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal Dewi Tisnawati serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan umum, Neneng Rahmi.

Baca: Tersangka Suap Meikarta Dititipkan di Berbagai Polres di Jakarta

Berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat konferensi pers pada Senin, 15 Oktober 2018, uang yang dijanjikan penyuap yang juga disebut komitmen fee sebesar Rp 13 miliar. Dari jumlah ini, yang terealisasi diperkirakan sekitar Rp 7 miliar.

Kasus suap Meikarta terungkap dari OTT KPK di Bekasi, Jawa Barat dan Surabaya pada 14 Oktober hingga 15 Oktober 2018. Dalam operasi senyap itu KPK menangkap 10 orang serta menyita uang Sin$ 90 ribu dan Rp 513 juta.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

2 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

5 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

6 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

9 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

13 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

19 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

21 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya