TEMPO.CO, Jakarta - PDIP akan segera mengganti lima anggota DPRD Kota Malang tersangka suap pembahasan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015 melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW). "Kami akan melakukan PAW hari ini juga, kami sudah siapkan penggantinya," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Jakarta pada Selasa, 4 September 2018.

Kemarin, Senin, 3 September 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 22 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Malang sebagai tersangka suap pembahasan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015. Mereka menambah anggota DPRD Kota Malang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca:
KPK Tahan 21 Anggota DPRD Malang, Kantor ...
KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Malang Jadi ...

Dari 22 tersangka, lima tersangka yang berasal dari PDIP adalah Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Hadi Susanto, Diana Yanti, dan Erni Farida. Menurut Hasto, partainya tidak memberi toleransi terhadap kader yang tersangkut korupsi. Partainya, kata dia, yang paling tegas memberikan sanksi. “Hanya kami yang berani memberikan sanksi pemecatan seketika," ujar Hasto.

Adapun 22 anggota DPRD Kota Malang itu diduga menerima gratifikasi berupa hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya terkait persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.

Baca: Banyak Anggota DPRD Malang Ditahan ...

22 anggota DPRD itu bagian dari 41 anggota DPRD Kota Malang tersangka kasus itu. Selain anggota DPRD, tersangka lainnya adalah bekas Wali Kota Malang Mochamad Anton dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Jarot Edy Sulistiyono.

Sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan keberlangsungan pemerintahan Kota Malang terhambat akibat kejadian ini. Di antaranya adalah pembahasan APBDP 2018 dan APBD induk 2019, termasuk rapat paripurna Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang. Yang tidak terdampak adalah LKPJ. Namun, “Yang substansial ya pembahasan APBD Perubahan dan APBD 2019," ujar Pelaksana Tugas Wali Kota Malang Sutiaji.

Simak: 41 dari 45 Anggota DPRD Malang Telah Jadi ...

DEWI NURITA | EKO WIDIANTO