Bawaslu Minta Capres-Cawapres dan Timnya Menahan Diri Berkampanye

Senin, 3 September 2018 18:53 WIB

Ketua Bawaslu RI Abhan bersama dengan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dan Rahmat Bagja serta Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainudin Amali usai bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Dewi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Rahmat Bagja meminta pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden serta seluruh timnya menahan diri untuk berkampanye sebelum waktunya.

Baca: Loloskan Caleg Eks Napi Korupsi, Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

"Saya minta semua pihak menahan diri, masa kampanye belum mulai," kata Rahmat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 September 2018.

Hal ini disampaikan Rahmat sekaligus merespons sejumlah kuliah umum yang dilakukan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno di sejumlah perguruan tinggi. Rahmat mempersilakan Sandiaga jika ingin mengisi kuliah umum di sejumlah kampus. Kendati begitu, dia mengingatkan agar aktivitas itu tak menjurus ke ranah politik praktis.

Menurut Rahmat Bagja, tak masalah seandainya Sandiaga datang ke kampus dan memperkenalkan diri sebagai bakal cawapres. Batasan kampanye, kata dia, terletak pada ada tidaknya ajakan memilih salah satu pasangan bakal calon di pilpres 2019 ini. "Kalau Pak Sandi ingin kuliah umum silakan, tetapi kalau 'pilih saya', that's problem," kata Rahmat.

Advertising
Advertising

Baca: Hanura Pertanyakan Alasan Bawaslu Loloskan Caleg Eks Napi Korupsi

Salah satu kuliah umum Sandiaga ialah di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta pada Sabtu pekan lalu. Di acara itu, Sandiaga berbicara ihwal perekonomian dan program OK OCE yang dia jalankan selagi menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandiaga juga menceritakan pengalamannya membangun perusahaan.

Namun, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Andi Nurpati mengajak mahasiswa Uhamka untuk mengganti pemerintahan secara konstitusional. Pernyataan ini kemudian menuai kritik bahwa kubu Sandiaga berpolitik praktis di kampus dan mencuri start kampanye.

Rahmat Bagja berujar, semua pihak perlu menahan diri dalam sebab masa kampanye belum dimulai dan capres-cawapres pun belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tak hanya kepada Sandiaga dan pasangannya, Prabowo Subianto, Rahmat juga menujukan imbauan ini untuk pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. "Ini kan sebelum kampanye, sudah berkampanye di mana-mana," kata dia.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

5 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

7 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya