KPK Telusuri Aliran Dana Suap Eni Saragih untuk Munaslub Golkar

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 28 Agustus 2018 05:30 WIB

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Sabtu malam, 14 Juli 2018. Eni ditangkap KPK di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, Jumat sore, 13 Juli 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri pengakuan tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1 Eni Saragih perihal adanya aliran dana senilai Rp 2 miliar ke Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar tahun lalu.

Baca juga: Golkar: Tak Ada Uang Eni Saragih dan Idrus Marham untuk Munaslub

"Tentu satu keterangan saja tidak bisa berdiri sendiri, kami akan mengkonfirmasi, klarifikasi dan verifikasi dugaan aliran tersebut," ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat ditemui di kantornya, Senin 25 Agustus 2018.

Menurut Febri, pengakuan Eni Saragih itu akan dikonfrontasi dengan saksi lain. Aliran dana, kata Febri, harus jelas apakah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk juga jika memang ada yang mengalir untuk sebuah kegiatan partai politik.

Namun Febri belum memastikan pihak mana yang akan diminta keterangannya terkait dugaan aliran dana ke Partai Golkar tersebut. Selain itu, kata dia, dugaan aliran duit tersebut juga akan dikonfirmasi dengan barang bukti yang ada.

Advertising
Advertising

Eni Saragih membenarkan adanya sebagian uang suap yang dia terima digunakan untuk pembiayaan Munaslub Partai Golkar Desember tahun lalu.

"Yang Rp 2 miliar, saya gunakan untuk Munaslub," ujar Eni seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin, 25 Agustus 2018.

Namun Eni Saragih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait aliran duit tersebut. Ia mengatakan sudah mengatakan semuanya kepada penyidik KPK.

Baca juga: KPK Periksa Setya Novanto untuk Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1

Soal uang yang mengalir ke Munaslub Golkar ini pertama kali diungkap oleh pengacara Eni Saragih, Fadli Nasution.

Ia mengatakan ada dugaan duit suap yang diterima Eni Saragih ikut mengalir ke Munaslub Golkar.

“Dana Rp 2 miliar itu merupakan bantuan dari saudara Kotjo (pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo) kepada Eni,” katanya kemarin.

Golkar menggelar Munaslub pada Desember 2017. Saat itu, Ketua Umum Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP. Dalam Munaslub itu terpilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita membantah ada aliran duit suap proyek PLTU Riau-1 dari bekas Wakil Ketua Komisi Energi Eni Saragih, yang digunakan untuk membiayai Munaslub Golkar pada Desember 2017.

Baca juga: Pengacara Eni Saragih: Ada Duit Suap untuk Biaya Munaslub Golkar

"Saya sebagai Ketua OC Munaslub tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Saudara Eni Saragih untuk pembiayaan Munaslub tersebut," ujar Agus Gumiwang lewat keterangannya yang diterima Tempo pada Ahad malam, 26 Agustus 2018.

Berita terkait

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

1 hari lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

1 hari lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

2 hari lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

2 hari lalu

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

Airin Rachmi Diany salah satu kader Golkar yang maju mendaftar Pilkada Banten

Baca Selengkapnya