Teka-teki Siapa Pengisi Kursi Wakapolri Belum Terjawab

Reporter

Tempo.co

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 15 Agustus 2018 18:21 WIB

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol Syafruddin (kiri) berbicara dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 15 Agustus 2018. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin telah dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Rabu, 15 Agustus 2018. Namun hingga kini belum ada kabar siapa yang akan mengisi posisi Wakapolri.

Baca juga: Wakapolri Syafruddin Benarkan Jadi Pengganti Asman Abnur

Sebelumnya beredar kabar yang akan menggantikan Syafruddin adalah Inspektur Jenderal Idham Azis yang kini menjabat Kepala Polda Metro Jaya. Mengenai ini, Syafruddin mengatakan belum mengetahui siapa yang akan menggantikannya.

Soal nama Idham Azis, Syafruddin mengatakan belum mengetahuinya. "Belum, belum, Pak Kapolri belum (melalui proses) Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi), kalau sudah tanya Kapolri saja," ujar Syafruddin seusai dilantik di Istana, Rabu 15 Agustus 2018.

Idham Azis saat ditemui di Polda Metro Jaya mengatakan sampai kini ia masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. "Saya Kapolda Metro," kata dia hari ini.

Advertising
Advertising

Sebelumnya beredar video Kepala Korps Brimob Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi yang menyatakan ia telah diberikan mandat sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang ditemui di Istana juga mengaku belum menentukan pengganti Syafruddin untuk menduduki jabatan Wakapolri.

"Belum ada (nama), nanti saya komunikasi dengan Bapak Presiden," kata Tito di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Menurut Tito yang akan menggantikan Syafruddin pertimbangannya adalah bintang dua (Irjen) atau bintang tiga (Komjen).

Baca juga: PAN Apresiasi Langkah Asman Abnur Mundur dari Jabatan Menteri

Saat dimintai pendapatnya mengenai nama Irjen Idham Azis yang saat ini menjadi Kapolda Metro Jaya, Tito tetap mengatakan bahwa pihaknya harus berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

"Nanti setelah saya konsultasi sama Bapak Presiden. Mekanismenya begitu. Itu prerogatif presiden setelah menyampaikan persetujuan dari Bapak Presiden, tidak ada batas waktunya," ungkap Tito.

AHMAD FAIZ|LANI DIANA

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

5 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

5 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

5 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

5 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

18 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

20 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

32 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

32 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

33 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya