KPK OTT Adik Zulkifli Hasan, Begini Karir Politiknya

Jumat, 27 Juli 2018 11:44 WIB

Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, Kamis dini hari tadi. Zainudin yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, merupakan adik kandung dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR ) Zulkifli Hasan.

Baca: KPK OTT Bupati Lampung Selatan, Adik Kandung Zulkifli Hasan

"Betul, Tim KPK ditugaskan di Lampung Selatan beberapa hari ini, dan menangkap Kepala daerah Bupati Lampung Selatan," kata ketua KPK, Agus Rahardjo, Jumat 27 Juli 2018. Zainudin Hasan merupakan adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Menurut Agus, selain bupati, KPK juga menangkap enam orang lainnya, mereka terdiri dari pihak swasta dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Lampung Selatan. Namun Agus belum bisa merinci identitas mereka. Agus mengatakan, dalam rangkaian OTT Bupati Lampung Selatan ini KPK menyita barang bukti Rp 700 juta dalam pecahan uang Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.

Agus menyebutkan uang tersebut diduga terkait proyek infrastruktur di Lampung Selatan. "Diduga terkait untuk proyek infrastruktur," ujarnya.

Advertising
Advertising

Simak juga: Fahri Hamzah Sebut OTT Lapas Sukamiskin Bukan Kewenangan KPK

Zainudin terpilih menjadi Bupati Lampung Selatan setelah bersama pasangannya Nang Ermanto memenangkan pilkada serentak 2015. Pasangan ini diusung oleh empat parpol yaitu PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai NasDem. Dukungan empat partai itu membuatnya unggul 57,82 persen suara dari dua pasangan calon lain.

Zainudin Hasan adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang diketuai oleh kakaknya. Dia merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Lampung periode 2015-2020. Pria kelahiran 12 Januari 1965 ini waktu itu dilantik langsung oleh Zulkifli Hasan pada Musyawarah Wilayah Luar Biasa PAN, September tahun lalu.

Sebelum bergabung dengan PAN Lampung, Zainudin Hasan mengawali karier politik sebagai politikus Partai Golkar. Seperti dikutip dari situs Kabupaten Lampung Selatan, Zainudin pernah menjadi fungsionaris di DPP Partai Golkar pada tahun 1999 hingga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Lampung pada 2003. Saat itu, jabatannya merangkap sebagai Badan Advodkasi Hukum dan HAM DPP Golkar, hingga memimpin Partai belambang pohon beringin itu di Lampung Selatan.

Baca juga: Berkaca OTT Sukamiskin, Menteri Hukum dan Ham Usul Napi Koroptor Tidak Satu Lapas

Perjalanan Zainudin Hasan sebagai Bupati Lampung Selatan yang baru dua tahun itu mesti terhenti setelah ditangkap KPK. Dia ditangkap bersama enam orang lain dengan barang bukti uang Rp 700 juta. "Uang tersebut diduga terkait untuk proyek infrastruktur," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat, 27 Juli 2018.

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 menit lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

14 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

15 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

17 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

17 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

18 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

21 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya