Berkaca OTT Sukamiskin, Yasonna Usul Napi Koruptor Tak Satu Lapas

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fasilitas Bintang Lima Penjara Sukamiskin

    Fasilitas Bintang Lima Penjara Sukamiskin

    TEMPO.CO, Jakart- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly berpendapat, berkaca pada kasus operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, narapidana kasus korupsi sebaiknya tidak menjalani hukuman kurungan penjara dalam satu lapas yang sama.

    "Kelihatannya, napi koruptor tidak perlu digabungkan dalam satu lapas yang sama," ujar Yasonna dalam pesan singkatnya, Sabtu, 21 Juli 2018.

    Baca: Begini Suasana Lapas Setelah OTT Kalapas Sukamiskin

    Pendapat itu dikemukakan oleh Yasonna menanggapi kasus OTT Kalapas Sukamiskin Wahid Husen oleh KPK pada Sabtu dini hari. Menurut Yassona banyak godaan bagi kepala lapas khusus napi korupsi seperti Lapas Sukamiskin Bandung.

    Kemenkumham pun, kata dia, sudah empat kali mengganti Kalapas Sukamiskin. "Sulit sekali, Kalapas digoda dengan banyak hal," ujarnya.

    Simak: Napi Koruptor Sogok Petugas Lapas Sukamiskin Agar Bisa Pelesiran

    Wahid diciduk penyidik KPK bersama satu staf dan empat orang lainnya. Dalam OTT tersebut penyidik menyita sejumlah uang tunai rupiah dan valas serta sebuah kendaraan.
    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, ke enam orang tersebut masih dalam pemeriksaan awal penyidik di Gedung KPK.

    Dia belum bisa merinci lebih detail terkait identitas yang terjaring dalam OTT tersebut.
    "Hasilnya akan disampaikan melalui konferensi pers setelah pemeriksaan paling 24 jam," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.