TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengungkap informasi seputar peristiwa berdarah 27 Juli 1996.

Baca juga: SBY: Jika Prabowo Capres, Cawapres Beliau yang Tentukan

Hasto mengatakan PDIP akan membuat laporan ke Komnas HAM terkait peristiwa perebutan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat yang terkenal dengan peristiwa Kudatuli tersebut.

Hasto mengaku PDIP memiliki tim yang mengetahui peran penting SBY saat peristiwa itu terjadi dan seharusnya hal tersebut disampaikan ke masyarakat. “Kita juga tahu posisi beliau saat itu, dalam posisi yang tentu saja mengetahui peristiwa tersebyut," ujar Hasto.

Hasto mengatakan di tengah ramainya pembahasan tentang politik Indonesia menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2019, SBY seharusnya tak hanya berbicara soal koalisi saja.

Baca juga: Prabowo dan SBY Sepakat Uji Materi UU Pemilu ke MK

“Berbicara politik bukan hanya koalisi untuk pilpres, namanya seorang pemimpin itu harus tanggung jawab juga agar masa depan bangsa ini bisa jauh lebih baik,” kata Hasto saat ditemui di gedung Komnas HAM, Kamis, 26 Juli 2018.

Saat peristiwa 27 Juli 1996 itu, SBY menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya atau Kasdam Jaya. Adapun Pangdam Jaya saat itu adalah Sutiyoso.

Hasto mengaku kunjungannya ke Komnas HAM tak ada kaitannya dengan pernyataan SBY yang menyinggung hubungan dengan Megawati pada Rabu malam. “Kami sudah kirim surat kesini 2 minggu sebelumnya dan kejadian pak SBY tadi malam tidak ada kaitannya,” katanya.