Tanggapi SBY, PDIP: Megawati Tak Mencampuri Urusan Partai Koalisi

Kamis, 26 Juli 2018 16:45 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah), Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga (kanan), Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) berbicara kepada awak media di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sortadurga mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak pernah menolak Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Joko Widodo. Menurut Eriko Megawati bahkan tak pernah mencampuri urusan koalisi.

"Tidak pernah ada Ibu Mega menolak untuk Partai Demokrat bergabung, bahkan tidak pernah mencampuri untuk urusan koalisi ini," kata Eriko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.

Baca: PDIP: SBY Selalu Ragu-ragu, Jangan Salahkan Megawati

Eriko menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ihwal rintangan yang dihadapi saat akan berkoalisi dengan Jokowi. SBY mengatakan, penjajakan koalisi dengan Jokowi selama ini terkendala relasinya dan Megawati yang belum pulih sejak pemilihan presiden 2001. SBY mengatakan sudah berupaya berdamai dengan Megawati, tetapi belum berhasil.

Eriko menyebut keluhan SBY itu klasik dan telah kerap kali diungkapkan. Dia berujar PDIP dan partai pendukung Jokowi membuka kesempatan kepada partai-partai lain untuk berkoalisi. Megawati pun, kata dia, selama ini hanya memberikan pendapat jika diminta. "Tapi kalau tidak diminta, tidak ada beliau menyampaikan bahwa ini harus dipatuhi ini tidak," kata dia.

Simak: Sindir PDIP Partai Feodal, Demokrat Bandingkan AHY dengan Puan

Eriko berujar selama ini Jokowi sudah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap ketua umum partai untuk berkomunikasi, termasuk SBY. Eriko juga menilai wajar jika SBY mengajukan putra sulungnya, Agus Harinurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon wakil presiden. Namun, menurut dia, tak kesampaiannya hal tersebut bukan berarti lantaran ada yang menghalangi.

"Misalnya mungkin keinginan orang tua bahwa putranya duduk menjadi cawapres, sah-sah saja. Tapi kalau tidak kesampaian jangan menjadikan ada pihak-pihak lain (sebagai) yang menghalangi," kata politikus PDIP ini.

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

11 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

11 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

12 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

12 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

13 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

14 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

15 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

15 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

15 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

16 jam lalu

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

Para pendaftar baka calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari PDIP memiliki latar belakang beragam.

Baca Selengkapnya