Fahri Hamzah: Lapas Sukamiskin Paling Manusiawi

Senin, 23 Juli 2018 15:28 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018. Fahri mengatakan penyidik telah menaikkan status laporannya terhadap Sohibul Iman ke tahap penyidikan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah tidak sepakat dengan program revitalisasi lembaga permasyarakatan atau lapas dan rutan. Pasca operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM berencana merevitalisasi lapas tersebut.

Baca: Sidak ke Lapas Sukamiskin, Kemenkumham Temukan Barang Terlarang

"Enggak perlu itu. Lapas Sukamiskin itu sudah yang paling manusiawi di Indonesia ini," ujar Fahri Hamzah saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 23 Juli 2018.

Menurut Fahri, fasilitas-fasilitas yang disediakan di Lapas Sukamiskin, bukanlah fasilitas mewah melainkan manusiawi. "Lapas selain Sukamiskin itu antah berantah kayak zaman Belanda. Saya sudah keliling Lapas seluruh Indonesia," ujar dia. "Orang ditahan bertahun-tahun butuh hiburan juga".

Kalapas Sukamiskin Wahid Husen diciduk KPK bersama tiga orang lainnya pada Sabtu dinihari, 21 Juli 2018. Setelah menjalani pemeriksaan, Kalapas yang baru menjabat sejak Maret lalu itu ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait pemberian fasilitas mewah dan rekomendasi izin luar biasa kepada narapidana korupsi tertentu di dalam Lapas Sukamiskin.

Advertising
Advertising

Baca juga: KPK: Seluruh Lapas di Indonesia Harus Dikembalikan Sesuai Standard

Dalam inspeksi mendadak Ditjen PAS Kemenkunham di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Ahad, 22 Juli 2018, petugas menemukan berbagai barang yang dilarang seperti uang hingga televisi di kamar narapidana. “Selain uang dan televisi, petugas menemukan barang-barang lain seperti lemari pendingin, kompor, microwave, katel, panci, spatula, handphone, AC, serta barang lainnya,” ujar Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, di Lapas Sukamiskin, Ahad malam, 22 Juli 2018

Sri Puguh Budi Utami mengatakan, OTT KPK di Lapas Sukamiskin menjadi momentum bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk membenahi lapas secara menyeluruh. Sri menyebut, program revitalisasi lapas dan rutan juga akan berjalan mulai Agustus mendatang. Menurut dia, Kementerian telah menetapkan 99 dari 528 lapas dan rutan di seluruh Indonesia yang akan menjadi percontohan.

Simak juga: Soal Mitsubishi Triton dan Tarif Sel Mewah Kalapas Sukamiskin

Sri Puguh menyatakan siap mundur dari jabatannya jika gagal menjalankan revitalisasi lapas dan rumah tahanan, termasuk Lapas Sukamiskin. "Lihat nanti revitalisasi. Kalau tidak berhasil, saya mundur," kata Sri Puguh.

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Eks Gubernur Maluku Utara Tampung Uang Suap dan Gratifikasi Rp 100 Miliar Lebih di 27 Rekening

3 hari lalu

Eks Gubernur Maluku Utara Tampung Uang Suap dan Gratifikasi Rp 100 Miliar Lebih di 27 Rekening

Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menjalani sidang dakwaan di PN Ternate. Puluhan rekening penampung dipegang ajudan.

Baca Selengkapnya

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

3 hari lalu

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

5 hari lalu

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

Kejaksaan Korea Selatan menginterogasi pendeta yang diam-diam merekam dirinya menyerahkan tas tangan mewah merk Dior kepada Ibu Negara Kim Keon Hee

Baca Selengkapnya

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

9 hari lalu

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

Sebelumnya Partai Gelora kencang menyuarakan penolakan PKS merapat ke Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Belum Temukan Korban Lain dalam Kasus Pemerasan Bendesa Adat Bali

10 hari lalu

Kejati Bali Belum Temukan Korban Lain dalam Kasus Pemerasan Bendesa Adat Bali

Kejati Bali menyatakan masih mendalami kasus pemerasan yang diduga dilakukan Bendesa Adat Bali.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

10 hari lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

11 hari lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

12 hari lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya