KPK: Seluruh Lapas di Indonesia Harus Dikembalikan Sesuai Standar

Reporter

Andita Rahma

Minggu, 22 Juli 2018 12:16 WIB

Wakil Pimpinan KPK Laode Syarif dan Saut Situmorang bersama penyidik memperlihatkan barang bukti OTT Kepala Lapas Sukamiskin, di Gedung KPK, Sabtu 21 Juli 2018 /TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pembenahan di Lembaga Pemasyarakatan atau lapas harus segera ditangani secara tegas dan benar. “Seluruh sel di Lapas Sukamiskin dan lapas-lapas lainnya harus dikembalikan sesuai standar.” Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 22 Juli 2018 setelah kasus suap pemberian hadiah sehubungan dengan fasilitas napi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, terungkap.

Temuan KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Lapas Sukamisin itu semakin membenarkan rumor bahwa koruptor boleh memiliki sel mewah di dalam lapas hingga jual beli izin sehingga narapidana dapat keluar masuk lapas dengan mudah. “Hak-hak warga binaan di lapas disalahgunakan dan menjadi bisnis di sana.”

Baca:
Taman Bung Karno, Tempat Pesta Penghuni Lapas ...
Izin Berobat, Napi Koruptor Lapas Sukamiskin Pelesiran

Dalam perkara suap ini, KPK telah menetapkan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein, suami Inneke Koesherawati Fahmi Darmawansyah, dan dua staf lapas Andi Rahmat dan Hendry Saputra. KPK menduga Fahmi memberikan uang dan satu unit mobil kepada Kalapas Sukamiskin sebagai suap untuk mendapatkan fasilitas kamar dan ijin bagi Fahmi sebagai tahanan lapas.

Sel mewah terungkap saat KPK menggeledah kamar Fahmi. Dalam rekaman penyidik KPK terlihat, kamar Fahmi dilengkapi dengan pendingin udara, televisi dan lemari pendingin.

Advertising
Advertising

Baca:
Napi Koruptor Sogok Petugas Lapas Sukamiskin Agar ...
OTT Lapas Sukamiskin, Inneke Koesherawati Ditangkap ...

KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp279 juta dan US$1.140, satu unit mobil Mitsubishi Triton Exceed berwarna hitam dan satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakkar berwarna hitam. Penyidik KPK juga menyita dokumen pembelian dan penerimaan mobil beserta dua mobil yang diduga diberikan untuk Kalapas Sukamiskin Wahid Husein.

KPK, kata Febri, berharap terungkapnya kasus ini menjadi titik awal pembenahan sistem di lapas. Mulai dari pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan narapidana di lapas di seluruh Indonesia.

Simak: Begini Suasana Lapas Setelah OTT Kalapas Sukamiskin

Kementerian Hukum dan HAM berjanji akan membongkar fasilitas-fasilitas mewah yang ada di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Direktur Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami mengatakan pembongkaran ini akan dimulai pada Senin besok, 23 Juli 2018.

"Bapak Menteri Hukum dan HAM memerintahkan kepada kami, mulai Senin besok akan dilakukan pembersihan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai standar," kata Sri Puguh di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 21 Juli 2018. Di antaranya adalah saung-saung untuk para koruptor menerima tamu di Lapas Sukamiskin.

Simak: Besok, Kemenkumham Akan Bongkar Saung Mewah di ...

Sri Puguh mengatakan saung-saung itu akan dibongkar karena tidak sesuai standar. Kemenkumham, kata dia, akan menata ulang ruang kunjungan mewah di Lapas Sukamiskin. "Ruang kunjungan yang sekarang ini kami benahi. Gazebo itu akan kami bongkar, kami akan bongkar," kata Sri Puguh.

Simak juga: Tak Ada Wawan dan Fuad di Lapas Sukamiskin, Ini Penjelasannya

ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

11 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

13 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

21 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

21 jam lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya