Besok, Kemenkumham Akan Bongkar Saung Mewah di Lapas Sukamiskin

Fasilitas Bintang Lima Penjara Sukamiskin

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM akan membongkar fasilitas-fasilitas mewah yang ada di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Sukamiskin, Bandung. Direktur Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami mengatakan pembongkaran ini akan dimulai pada Senin besok, 23 Juli 2018.

"Bapak Menteri Hukum dan HAM memerintahkan kepada kami, mulai Senin besok akan dilakukan pembersihan kepada fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai standar," kata Sri Puguh di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 21 Juli 2018.

Baca: Tarif Kamar Napi Korupsi di Lapas Sukamiskin Rp 500 Juta

Sri Puguh mengatakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memerintahkan pembenahan serupa dilakukan di seluruh lapas di Indonesia. Instruksi itu disampaikan menyusul terungkapnya kasus suap pemberian fasilitas mewah, pemberian izin keluar, dan pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin, Bandung, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK menetapkan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen sebagai tersangka dalam kasus itu. Wahid diduga menerima hadiah berupa dua mobil dan uang dari narapidana korupsi suap pengadaan satelit Badan Keamanan Laut, Fahmi Darmawansyah. Suap kepada Wahid diduga imbalan pemberian fasilitas mewah, rekomendasi atau izin keluar lapas, dan pemberian lainnya di Lapas Klas 1 Sukamiskin.

Baca: Soal Mitsubishi Triton dan Tarif Sel Mewah Kalapas Sukamiskin

KPK menemukan sejumlah sel dengan fasilitas-fasilitas berlebihan yang berbeda dengan standar sel lainnya di dalam Lapas Sukamiskin. Temuan ini senada dengan yang pernah ditulis Majalah Tempo edisi Februari 2017. Selain sel mewah, Majalah Tempo menulis adanya fasilitas mewah seperti saung atau gazebo tempat para narapidana menerima tamu.

Menurut mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin dan mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad yang pernah menghuni Sukamiskin, saung-saung itu dibangun secara patungan oleh narapidana. Saung dilengkapi dengan sofa berbusa tebal, kulkas mini, dispenser, bahkan satu set sound system. Sejumlah narapidana berduit banyak dikabarkan memiliki saung-saung itu secara pribadi.

Baca: Kasus Kalapas Sukamiskin, KPK Imbau Tenaga Kesehatan Profesional

Sri Puguh mengaakan saung-saung itu akan dibongkar karena tidak sesuai standar. Kemenkumham, kata dia, akan menata ulang ruang kunjungan mewah di Lapas Sukamiskin. "Ruang kunjungan yang sekarang ini kami benahi. Gazebo itu akan kami bongkar, kami akan bongkar," kata Sri Puguh.

TAUFIQ SIDDIQ | MAJALAH TEMPO






Bupati Bangkalan Abdul Latif Laporkan Harta Berupa Mobil dan Motor Senilai Rp 80 Juta

1 jam lalu

Bupati Bangkalan Abdul Latif Laporkan Harta Berupa Mobil dan Motor Senilai Rp 80 Juta

Bupati Bangkalan Abdul Latif melaporkan dalam LHKPN bahwa dia memiliki dua kendaraan, yakni mobil Toyota Sienta dan sepeda motor Honda.


4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

4 jam lalu

4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

Bupati Bangkalan ditahan oleh KPK, Kamis dini hari, 8 Desember 2022, pukul 00.05 WIB.


Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

6 jam lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.


Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

8 jam lalu

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.


Kemenkumham Bantah Dubes AS Pengesahan RKUHP Bisa Bikin Investor Asing Kabur

22 jam lalu

Kemenkumham Bantah Dubes AS Pengesahan RKUHP Bisa Bikin Investor Asing Kabur

Sum Kim menilai pasal-pasal RKUHP ihwal moralitas bakal mempengaruhi investor asing kala memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

23 jam lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

1 hari lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

1 hari lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

2 hari lalu

Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

Pokja P5HAM menjadi penting karena persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental sangat memprihatinkan.


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

2 hari lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR