54 Orang Mendaftar Jadi Calon Anggota DPD dari Jawa Barat

Jumat, 13 Juli 2018 07:40 WIB

Penjabat Gubernur Jawa Barat, M. Iriawan (keempat kiri), didampingi Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat (keempat kanan) mendengarkan penjelasan Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Alimubarok (tengah) saat peninjauan kesiapan logistik utama pilkada serentak 2018 Jawa Barat di Kantor Kecamatan Sumur, Bandung, Jawa Barat, Senin, 25 Juni. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Endun Abdul Haq, mengatakan ada 54 orang yang mendaftar menjadi calon senator untuk memperebutkan 4 kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dari Jawa Barat.

“Jumlahnya tahun ini lebih banyak dibandingkan pileg 2013,” kata Endun pada Tempo, Kamis, 12 Juli 2018. Pada pemilu legislatif 2013, ada 45 orang pendaftar bakal calon Senator dari Jawa Barat.

Seluruhnya terdapat 66 orang yang sempat menyerahkan berkas dukungan pada KPU Jawa Barat yang menjadi syarat mendaftar menjadi calon senator. Selepas proses verifikasi, hanya 58 orang yang berhak mendaftar. Hingga hari terakhir, hanya 54 orang yang mendaftar menjadi bakal calon anggota DPD.

Baca: Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Endun mengatakan, dari seluruh pendaftar tersebut, baru 8 orang yang telah dinyatakan lengkap berkas persayaratan dukungan. Bakal calon Senator Jawa Barat disyaratkan menyerahkan sedikitnya 5 ribu berkas dukungan yang dibuktikan dari salinan KTP Elektronik. “Sisanya 46 orang wajib memperbaiki syarat dukungannya,” kata dia.

Advertising
Advertising

KPU memberi waktu 21-24 Juli 2018 bagi calon Senator untuk mempebaiki persyaratan dukungan tersebut, sebelum lembaga itu mengesahkan bakal calon tersebut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD dari Jawa Barat. “Kekuranganya berbeda-beda, yang paling banyak sekitar 2 ribuan berkas dukungan,” kata Endun.

Endun mengatakan, pada Pemilu legislatif 2019, KPU mensyaratkan calon anggota legislatif bukan napi tindak pidana korupsi, kejahatan seksual, dan narkoba. “Kalau ada yang begitu, nanti langsung menjadi catatan KPU untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata dia.

Endun mengatakan, penelusuruan sementara, dari 54 orang pendaftar calon senator tersebut tidak ada yang terindikasi mantan narapidana tindak pindana korupsi, kejahatan seksual, dan narkoba. “Nanti kami akan cek dokumen. Kami akan cek pula ke pengadilan,” kata dia.

Baca: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada 2018 di Bawah Target

Dari daftar nama bakal calon senator yang resmi mendaftar ke KPU Jawa Barat yang diterima Tempo, berasal dari beragam latar belakang. Diantaranya mulai dari aktivis, orang partai, mantan bupati, mantan perwira tinggi Polri, hingga anggota DPD saat ini.

Diantaranya mantan Kapolda Jawa Barat Tubagus Anis Angkawijaya, serta Tatang Farhanul Hakim petinggi PPP Jawa Barat versi Djan Faridz sekaligus mantan bupati Tasikmalaya. Mayoritas anggota DPD saat ini juga mendaftar kembali seperti Oni Suwarman, Eni Sumarni, serta Ayi Hambali; kecuali Aceng Holik M Fikri mantan bupati Garut yang kini menjadi petinggi Partai Hanura Jawa Barat.

Berita terkait

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

11 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

19 hari lalu

Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

20 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya

Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

20 hari lalu

Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

26 hari lalu

Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti menghadiri open house presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

33 hari lalu

Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

"Tertarik atau enggaknya, saya kan orang bukan tambang ya, jadi kita akan lihat ke sana," kata Komeng.

Baca Selengkapnya

PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

45 hari lalu

PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

PSI kembali gagal masuk Senayan selama dua periode Pemilu, 2019 dan 2024. Perolehan suara partai bro dan sis pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

46 hari lalu

Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024

Baca Selengkapnya

Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

46 hari lalu

Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

Prabowo tampak menjadi sosok rutin yang hadir dalam 4 pemilu terakhir. Ini beda pidato politiknya di Pemilu 2024 dan Pemilu 2019?

Baca Selengkapnya

Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

47 hari lalu

Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

Sebanyak 25 Instansi yang terdiri dari 12 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN melalui beberapa tahap.

Baca Selengkapnya