TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan berat hati jika berhadapan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di pemilihan presiden 2019. Alasannya, Jokowi adalah pasangan dia dalam memimpin Indonesia sejak 2014.

Kalla menuturkan, andai ia maju sebagai calon presiden 2019 maka bakal kesulitan untuk melawan Jokowi. "Bagaimana kami mengatakan bahwa saya lebih baik daripada Pak Jokowi padahal kami sama-sama?," katanya saat wawancara dengan Tempo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2018.

Baca: Ada Anak Buah Adik Ipar JK di Balik Deklarasi Anies Capres 2019

Mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan, akan sulit berkampanye tanpa mengkritik lawan. Jika ia mengkritik Jokowi, itu sama dengan mengkritik diri sendiri.

Perasaan itu, kata Kalla, pernah muncul saat ia melawan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di pilpres 2009. Sebelumnya SBY dan Kalla adalah presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2004-2009.

Saat itu, Kalla mengaku kesulitan bagaimana cara menyampaikan ke publik bahwa programnya lebih baik ketimbang SBY padahal selama lima tahun sebelumnya mereka bekerja sama. Akhirnya ia memilih menggunakan tagline 'Lebih Cepat Lebih Baik'.

Baca: SMRC: JK - Anies Berpeluang di Pilpres 2019 Asal Didukung Partai

"Rumit. Zaman dulu saya cuma bilang lebih cepat lebih baik. Bingung juga kan Pak SBY. Saya merasa tidak pernah mengkritik SBY di dalam kampanye," tuturnya.

Dalam pilpres 2004 pasangan SBY - Kalla menjadi pemenang setelah mengalahkan duet Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi di putaran kedua. Pada pilpres berikutnya, SBY yang berpasangan dengan Boediono unggul dari saingannya, yaitu duet Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla - Wiranto.

Adapun di pilpres 2019, nama Kalla disebut-sebut bakal diusung sebagai calon presiden dan dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY oleh Partai Demokrat. Namun Kalla menyatakan belum pernah ada pembicaraan antara ia dan Demokrat.

Baca: JK Punya Modal Kuat Menjadi King Maker di Pilpres 2019

Selain belum ada pembicaraan, kata Kalla, Partai Demokrat tidak bisa sendirian mencalonkan pasangan calon presiden. Demokrat hanya memiliki 10 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan undang-undang mensyaratkan partai yang mau mengusung pasangan calon presiden harus memiliki 20 persen kursi di DPR.

"Kami belum bicarakan. Apalagi juga mendapatkan 20 persen itu butuh tiga partai lagi," tuturnya. Ia menyatakan sejatinya ingin istirahat dari dunia politik. Namun hal itu bisa saja berubah. "Istirahat itu masih ada yang di atasnya, yaitu kepentingan bangsa dan negara," ucap JK .