TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi memastikan tidak akan ada kekosongan jabatan di kementerian, jika ada menteri yang berniat maju dalam pemilihan calon legislatif (caleg). "Enggak. Kan nanti langsung ada pejabat-pejabat yang akan ditunjuk. Saya pikir enggak akan terjadi (kekosongan)," kata Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.

Sofjan mengatakan dirinya telah mendengar kabar adanya menteri yang berniat ikut Pileg 2019. Namun, kata dia, sejauh ini kabar tersebut belum terbukti. Menurut Sofjan, ada kemungkinan menteri yang berniat jadi calon legislatif akan mengincar kursi di Dewan Perwakilan Rakyat karena khawatir tidak terpilih lagi menjadi menteri. "Yang merasa mungkin tidak akan terpilih lagi, jadi dia mau maju," katanya.

Baca: Sikap Fraksi di DPR Sebelum PKPU Caleg Mantan Koruptor Disahkan

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya membolehkan jika ada menteri yang ingin aktif kembali sebagai pengurus partai politik pada tahun ini. Menurut dia, sudah tidak bisa lagi melarang menteri untuk nonaktif dari partai. "Otomatis saja, kan faktor keadilan. Begitu ada yang boleh, tentu yang lain juga tidak bisa dilarang lagi," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

Kalla menuturkan menteri yang kembali aktif di partai akan berdampak terhadap kinerja kabinet. Dari segi waktu, porsi menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden akan berkurang.

"Tapi secara kinerjanya saya kira enggak terlalu. Karena yang bekerja kan banyak dirjen-dirjen (direktur jenderal), bukan hanya menterinya saja," ucap Jusuf Kalla.

Baca: PKPU Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Akhirnya Disahkan

Dari 34 pos kementerian, 15 di antaranya diisi kader partai. Beberapa tercatat sebagai pengurus partai politik dan hadir saat Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi faktual.

Kalla juga mengatakan menteri-menteri yang berasal dari partai akan aktif kembali yakni di antaranya menjadi caleg. "Malah ada yang kembali mencalonkan diri (sebagai) anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), takut berhenti dari kabinet nanti nganggur," ucapnya