PKPU Caleg Diundangkan, DPR Berkukuh Menyoal Kepastian Hukumnya

Bambang Soesatyo. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat masih berkukuh untuk menyoal kepastian hukum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan dewan masih akan membahas PKPU itu kendati sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Bagaimana sikap dan kesepakatan kami yang resmi akan kami sampaikan besok secara bersama-sama sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian," kata Bamsoet, sapaan Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 4 Juli 2018.

Baca: Sikap Fraksi di DPR Sebelum PKPU Caleg Mantan Koruptor Disahkan

Bambang mengatakan Komisi Pemerintahan DPR masih akan menggelar rapat dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kementerian Dalam Negeri besok, Kamis, 5 Juli. Rencana rapat ini telah disampaikan sejak Senin lalu, 3 Juli.

DPR sebelumnya berencana mencari jalan tengah atas polemik PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota itu. Sebab, para pihak berkukuh dengan pendapat masing-masing ihwal aturan itu.

Baca: PKPU Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Akhirnya Disahkan

KPU menetapkan PKPU itu pada Sabtu pekan lalu tanpa pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Meski akhirnya kemarin, Selasa, 3 Juli 2018, KemenkumHAM mengundangkannya. Di sisi lain, Bawaslu dan dewan kompak menyatakan PKPU itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bamsoet tak merinci apa yang akan dititikberatkan dalam pertemuan besok. Ia mengatakan PKPU itu memang harus ditaati jika sudah diundangkan. Namun DPR ingin memastikan PKPU itu tak menghilangkan hak masyarakat untuk dicalonkan.

Setelah pembahasan antara DPR dan pihak terkait, kata Bamsoet, hasil yang disepakati akan disampaikan kepada masyarakat. "Sehingga tidak ada kesimpangsiuran dan ada kepastian hukum," kata politikus Partai Golkar ini.

Baca: Hari Ini, KPU Buka Pendaftaran Caleg Pemilu 2019






Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

1 hari lalu

Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

Kemenkop UKM mengimbau seluruh pihak ikut mengawal implementasi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam)


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

1 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

2 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

3 hari lalu

Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

Penambahan modal untuk PT Garuda Indonesia masih berlangsung. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 7,5 triliun.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

3 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

3 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

3 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.


Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

4 hari lalu

Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

Para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

4 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

5 hari lalu

PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

Yang diatur PKPU merupakan salah satu cara yang ditempuh, oleh kreditur atau debitur, untuk mencapai penyelesaian utang-piutang.