Amien Rais: Perlu Jihad Kolektif Bangsa Mewujudkan Keadilan

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Senin, 2 Juli 2018 08:03 WIB

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberi sambutan dalam acara peringatan 20 tahun reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Mei 2018. Amien yang juga merupakan salah satu tokoh reformasi didapuk sebagai pembicara dalam acara peringatan 20 tahun reformasi. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais mengemukakan bahwa setiap pemimpin, baik tingkat pusat maupun daerah, harus memiliki komitmen kuat untuk menyiapkan masyarakat memasuki kompetisi dengan bangsa lain dalam berbagai bidang kehidupan.

"Harus memiliki komitmen sungguh-sungguh dalam menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu bersaing dengan bangsa lainnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Magelang, Minggu, 1 Juli 2018.

Simak: Amien Rais: Praktik Demokrasi di Indonesia Masih Diskriminatif

Amien Rais, yang juga Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat periode 1999-2004 tersebut, mengatakan hal itu dalam Silaturahim Keluarga Besar Muhammadiyah di Lapangan Desa Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Ia mengatakan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan setiap bangsa di dunia, dituntut memiliki kesiapan untuk bersaing dengan bangsa lain.

Advertising
Advertising

Syarat utama agar suatu bangsa, termasuk Indonesia, mampu bersaing dengan bangsa lain, katanya, ketika sudah terwujud keadilan dalam kehidupan bangsa tersebut.

"Ketika keadilan mampu diwujudkan maka bangsa ini akan menjadi kuat. Kekuatan yang dimiliki menjadi modal dasar dan utama dalam menghadapi tantangan zaman," ujar dia.

Baca: Jokowi Masih Atur Waktu untuk Bertemu Amien Rais

Ketika sebuah bangsa memiliki masyarakat yang kuat, ujar dia, maka pendiriannya tidak akan mudah goyah serta mampu memiliki kemandirian dalam menentukan perjalanan kehidupan bangsanya sendiri.

"Kekuatan yang dimiliki akan menjadikan bangsa ini kuat dan gagah dalam pergaulan internasional," kata dia.

Amien Rais mengemukakan, pentingnya keadilan dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang benar-benar dihadirkan dalam kehidupan suatu bangsa.

"Perjuangan mewujudkan keadilan perlu menjadi jihad kolektif seluruh elemen bangsa ini," katanya.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bappeda dan Litbang Pemkab Magelang, Sugiyono menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan SKBM karena memperkuat jalinan silaturahim dan kebersamaan antarsesama masyarakat.

Pemkab Magelang, katanya, memiliki komitmen menjalin hubungan harmonis dan konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat sebagai modal penting dalam meningkatkan daya saing daerah.

"Kebersamaan antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk Muhammadiyah, merupakan modal penting dalam menjalankan pembangunan dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing daerah," katanya.

Pada acara yang dihadiri sekitar 10.000 orang itu, juga dilakukan peresmian Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kecamatan Srumbung dan penandatanganan prasasti pembangunan beberapa gedung amal usaha Muhammadiyah.

Berita terkait

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

9 jam lalu

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

3 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

4 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

4 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

5 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

6 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

6 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

7 hari lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

13 hari lalu

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya