Polri Siap Kerja Sama Interpol Usut Ancaman Teror terhadap IT KPU

Jumat, 29 Juni 2018 15:17 WIB

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto memberikan keterangan pers mengenai penyergapan teroris. di Mabes Polri, Jakarta, 13 Mei 2018. Selain menggeledah rumah terduga teroris di Tambun, Tim Densus 88 menembak empat terduga teroris anggota JAD di Terminal Pasir Hayam, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. ANTARA/Hafidz Mubarak

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto meminta agar programmer dan staf Informasi Teknologi (IT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendapat ancaman teror agar segara membuat laporan ke kepolisian.

"Kami minta agar segera melapor, agar bisa ditindaklanjuti," kata Setyo di Markas Besar Polri pada Jumat, 29 Juni 2018.

Baca: KPU Pastikan Peretasan IT KPU Tak Pengaruhi Penghitungan Suara

Kepada Tempo, salah satu programmer KPU Harry Sufehmi mengaku diteror nomor asing sejak Rabu malam, 27 Juni 2018. Berdasarkan screenshot telepon yang dikirimkan Harry kepada Tempo, ada belasan nomor dengan kode luar negeri yang meneror dirinya dan rekan-rekan programmer dan IT KPU sejak tadi malam. "Kami dapat miscall sampai ratusan kali per jam. Sampai panas sekali dan harus saya matikan," ujar Harry secara terpisah.

Harry bertugas mengendalikan sistem IT untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019. Namun, menurut dia, hal yang sama juga dialami programmer dan ahli IT Pusat Ilmu Komputer (Pusilkom) yang menangani sistem IT Pilkada 2018.

Advertising
Advertising

Baca: Usai Pilkada, Akun Telegram Programmer dan Ahli IT KPU Diretas

Selain itu, menurut Harry, orang tak dikenal tersebut juga berusaha meretas akun Whatsapp dan Telegram miliknya. Salah satu server yang diduga berasal dari Singapura, bahkan sempat membobol Telegram milik Harry sebelum akhirnya diputuskan. "Kami mensinyalir ada upaya mengganggu dan memutuskan komunikasi," ujarnya.

Dalam kasus ini, Harry mengatakan KPU sedang dalam proses membuat laporan ke Mabes Polri. Namun ia memprediksi penyelidikan akan sangat sulit dilakukan. "Sebab, proses hacking-nya dilakukan via luar negeri yang melibatkan server di Singapura, Amerika, dan negara lainnya," kata dia.

Setyo mengatakan pihaknya siap melakukan kerja sama dengan interpol untuk melacak nomor luar negeri tersebut. "Nanti kami akan kerja sama dengan interpol untuk melacak nomor tersebut," ujarnya.

Baca: Begini Penjelasan KPU Jika Kolom Kosong Menang dalam Pilkada

Berita terkait

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 menit lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

48 menit lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

5 jam lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

5 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

11 jam lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

11 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya