JK Berharap DPR Evaluasi Cara Pencoblosan di Pemilu

Senin, 25 Juni 2018 13:35 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi mantan Presiden, BJ Habibie, dalam rangka silaturahmi hari raya Idul Fitri di kediaman BJ Habibie, Kuningan, Jakarta, 21 Juni 2018. Setwapres RI

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPR) mengevaluasi cara pemilihan umum dengan mencoblos surat suara. JK ingin pemilihan dilakukan dengan cara ditulis. "Mudah-mudahan DPR mengubah supaya lebih beradab. Tidak pakai paku tapi pakai bolpoin," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Baca: Partai Demokrat Akan Tawarkan Pasangan JK-AHY untuk Pilpres 2019

Dia mengatakan cara memilih dengan mencoblos berpengaruh pada perolehan suara pada pemilu. JK bercerita, Partai Golongan Karya dulu memanfaatkan sistem tersebut untuk memenangkan pertarungan. "Kalau ada lawan, dikasih kuku sedikit (kertas suaranya) jadi ada dua lobang. Jadi tidak sah," kata dia.

Jusuf Kalla mengatakan Indonesia sebelumnya pernah menerapkan cara mencontreng pilihan di kertas suara. Namun, sistem itu diubah kembali dengan pencoblosan.

Baca: Jusuf Kalla: Jangan Pertentangkan Lagi Islam dan Kebangsaan

Advertising
Advertising

Menurut dia, pembuat kebijakan tersebut menilai masyarakat Indonesia masih buta huruf. "Kesalahannya adalah menganggap kita semua buta huruf padahal buta huruf kecil-kecil, tinggal 2-3 persen," ujarnya.

JK mengatakan saat ini tinggal dua negara yang menggunakan cara mencoblos saat pemilihan umum, salah satunya di Indonesia. Sebelumnya Kamboja juga menerapkan cara yang sama, tetapi mereka mengubahnya dengan sistem menuliskan pilihan di kertas suara.

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

10 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

2 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

5 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

5 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

6 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

6 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

7 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

9 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

10 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya