TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau DK PBB adalah berkat kerja keras dalam jangka panjang para diplomat Indonesia. Indonesia telah berkampanye untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB sejak lama.

Pemerintah selalu mengangkat isu pencalonan Indonesia di DK PBB dan meminta dukungan saat bertemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan, dan negara-negara sahabat. “Dilakukan secara bersih, tidak menghamburkan uang, dan lebih mengedepankan rekam jejak dan visi Indonesia untuk Dewan Keamanan Indonesia," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 12 Juni 2018.

Baca:
Jadi DK PBB, Indonesia Diminta Maksimalkan ...
Indonesia Terpilih Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB ...

Selain berkampanye, ujar Presiden, Indonesia terpilih karena kondisi dalam negeri yang demokratis, stabil, dan damai. "Kondisi ini memiliki kontribusi besar dalam pemenangan ini."

Rekam jejak dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam turut menjaga perdamaian juga jadi alasan kemenangan Indonesia. Faktor lainnya adalah independensi dan netralitas politik luar negeri Indonesia dan peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan, termasuk di negara-negara yang sedang dilanda konflik.

Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB dengan dukungan 140 dari 190 negara. Indonesia terpilih bersama Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominica untuk bertugas selama 2019-2020.

Baca:
Indonesia Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB ...
Indonesia Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB ...

Ini kali keempat Indonesia menjadi anggota. Indonesia pertama kali terpilih untuk masa bakti 1973-1974 bersama Kenya, Peru, Australia, dan Austria. Indonesia kembali terpilih untuk masa bakti 1995-1996 bersama Jerman, Botswana, Honduras, dan Italia dan masa bakti 2007-2008 bersama Italia, Belgia, Panama, dan Africa Selatan.

Sebagai anggota kali ini, Indonesia akan memprioritaskan isu Palestina di DK PBB. Indonesia juga ingin memperkuat eksositem perdamaian dan stabilitas dunia dgn memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai serta memperkuat sinergi organisasi kawasan.

Prioritas Indonesia di DK PBB yang lain adalah meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk terorisme. Selain itu, Indonesia ingin mensinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030.